Musda Golkar Sulsel Ditunda, Firdaus: Partai Ini Butuh Estafet, Bukan Perlawanan Baru

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksanaan Musyawarah Daerah X Partai Golongan Karya Sulawesi Selatan (Musda X Golkar Sulsel) diusul dipindahkan ke Jakarta setelah tidak mendapat izin dari Polda Sulsel untuk di gelar di Makassar, pada (25-27/7/2020).

Kota Makassar masih dalam kondisi pandemi Covid-19 dengan status zona merah.

Padahal, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Golkar memberi batas waktu pelaksanaan Musda X Golkar Sulsel hingga 31 Juli 2020 mendatang.

"Kita telah menerima surat dari Polda Sulsel. Mereka meminta ditunda pelaksanaan Musda. Ini berkaitan dengan Covid-19 di Makassar yang masih zona merah. Jangan sampai terjadi klaster baru," kata Plt Ketua DPD I Golkar Sulsel, Nurdin Halid di Kantor DPD I Sulsel Jl Amanagappa Makassar, Jumat (24/7/2020).

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) Firdaus Muhammad mengatakan, penundaan Musda X Golkar Sulsel itu sudah tepat.

Sikarenakan, digelar di tengah pandemi Covid-19 yang masih mengganas di Kota Makassar.

"Namun suhu politik Golkar makin memanas. Penundaan itu berdampak pada kader yang bakal maju," ujar Firdaus via pesan WhatsApp, Jumat (24/7/2020).

Menurutnya, calon ketua DPD I Golkar Sulsel Supriansa tergolong kurang diuntungkan.

"Kenapa? Karena konsolidasi yang dibangun dapat buyar atau bubar," kata Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK) UINAM itu.

Sebaliknya, lanjut dia, kader yang disiapkan lainnya, Taufan Pawe dan Syamsuddin Hamid juga berebut pengaruh NH.

"Sehingga berpotensi lahir friksi-friksi (perpcahan) baru," katanya.

Namun, ia memprediksi, arah Musda DPD I Golkar masih dalam kendali NH.

"Baiknya Supriansa tidak keluar dari pengaruh NH sebagai pimpinan partai. Partai ini butuh estafet secara sehat, bukan perlawanan baru," ujarnya.

Seperti diketahui, terkait penundaan yang diajukan Nurdin Halid, pihaknya juga telah menjelaskan ke Polda Sulsel soal rencana penerapan protokol yang ketat saat Musda nanti.
Serta pembatasan jumlah kader yang boleh menghadiri acara. Namun Polda Sulsel tetap tak memberi izin pelaksanaan.

Karena situasi ini, NH mengajukan ke DPP agar gelaran Musda ditunda. Atau sebagai alternatif, dipindahkan ke Jakarta.

"Ini adalah bukti kami ingin segera selesaikan. Apakah disetujui DPP, dipindahkan atau tidak, ini urusan DPP. Kami tunggu instruksi saja. Apalagi di DPP, sudah ada Musda yang sebelumnya digelar," kata NH.