Terkuak Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan, Mentan SYL Juga Ditugaskan
Terkuak Alasan Jokowi Tunjuk Prabowo Jadi Leading Sector Lumbung Pangan Bukan Menteri Pertanian SYL
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Anggota Komisi VI DPR Fraksi Gerindra, Andre Rosiade buka suara terkait penyerahan penanganan lumbung pangan kepada Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto.
Dilansir TribunWow.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menunjuk Prabowo Subianto menjadi leading sector untuk menangani lumbung pangan.
Andre Rosiade menilai keputusan yang diambil oleh Jokowi tersebut tentunya bukan tanpa alasan dengan mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini.
Khususnya berkaitan dengan antisipasi akan adanya krisis pangan yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2030 mendatang.
• AKHIRNYA Keluarga & Kerabat Benarkan Artis FTV Inisial HH yang Digrebek di Hotel Adalah Hana Hanifah
"Pak Jokowi memahami bahwa saat ini sesuai dengan informasi dari FAO, yang bilang 2030 kita akan krisis," ujar Andre Rosiade, dalam acara Apa Kabar Indonesia Malam 'tvOne', Minggu (12/7/2020).
"Presiden ingin melakukan kebijakan soal ketahanan pangan ini, bahwa kemungkinan besar di depan akan ada krisis pangan," jelasnya.
Menurutnya, Jokowi tidak hanya menugaskan semuanya kepada Menteri Pertahanan saja, melainkan juga kementerian lainnya yang masih linier.
Dirinya mencontohkan seperti Kementerian Pertanian khususnya, kemudian Kementerian PUPR hingga Kementerian BUMN.
"Beliau menugaskan berapa menteri, seperti Menteri Pertahanan Pak Prabowo, lalu menugaskan Pak Menteri Pertanian yang paham mengenai teknis pertanian, lalu menugaskan Menteri PUPR untuk membackup soal irigasinya, termasuk soal Menteri BUMN yang ditugaskan untuk mengurusi pembiayaan dan anggaran," jelasnya.
"Jadi sehingga ini adalah kerja sama berbagai kementerian dalam rangka menyiapkan cadangan logistik strategis."
Lebih lanjut, Andre Rosiade tidak membenarkan jika penunjukkan Prabowo sebagai leading sector lumbung pangan dianggap mengambil alih tugas kementerian lain, terutama Kementerian Pertanian.
Menurutnya, dalam urusan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab banyak kementerian yang mengharuskan untuk saling bersinergi.
"Jadi tidak ada mengambil alih Kementerian Pertanian, tidak ada bentuk ketidakpercayaan, ini kerja sama, bahu membahu seluruh kementerian," terangnya.
Sementara itu terkait alasan Prabowo yang ditunjuk sebagai leading sector bukan Menteri Pertanian, Andre Rosiade mengingatkan soal visi misi dari Presiden.
Sehingga Jokowi disebut berhak untuk menugaskan kepada siapapun para pembantunya itu untuk menangani masalah apapun.
Namun selain itu tentu ada karakter yang dipunyai oleh Prabowo dalam mengurusi masalah ketahanan pangan.
"Saya rasa presiden mengambil keputusan ini, tentu beliau lebih paham lebih mengerti, bahwa ini visi misi presiden," kata Andre Rosiade.
