Evaluasi dan Solusi PPDB 2020 Sulsel Jenjang SMA SMK, Ini Usulan Perbaikan USB untuk RKB, Apakah Itu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pelaksanaan kegiatan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jenjang SMA, SMK dan SLB di Sulawesi Selatan telah berlangsung mulai 15 Juni hingga 8 Juli.

Pada PPDB 2020 tersebut, ada sejumlah protes dan keluhan para orang tua calon siswa karena adanya kesalahan pengisian data.

• Liga 1 2020 Bakal Dilanjutkan 1 Oktober, PSM Akan Main di Yogyakarta, Ini Permintaan Para Suporter?

• Anda Punya Masalah Jerawat? Ini 5 Jenis Toner Ampuh dengan Harga Terjangkau Tak Bikin Kontong Bolong

Lalu adanya keinginan orang tua calon siswa baru yang menginginkan anaknya masuk ke sekolah tertentu, dan lainnya.

Tentang hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. H. Basri, SPd.MPd berkomentar pelaksanaan PPDB berjalan lancar dan sukses.

Terkait masalah atau riak-riak yang muncul menjelang penutupan pendaftaran, menurut Basri, merupakan hal yang wajar.

Dan semuanya, kata Basri, mampu dilayani dengan baik oleh Tim Helpdesk dan panitia PPDB, baik yang ada di sekolah, Cabang Dinas maupun yang ada Disdik Provinsi.

Basri mengakui, saat ini masih ada sejumlah orang tua calon siswa baru memaksakan anaknya diterima di sekolah tertentu,

Sementara persyaratannya tidak bisa dipenuhi, di antaranya kuota terbatas.

• Beredar Bocoran Soal & Jawaban UTBK SBMPTN 2020, Ada Soal Bahasa Inggris & Pengetahuan Bisa Download

• Seluruh Pasar di Makassar Telah Disemprot Disinfektan,Basdir:Terima Kasih Atas Kritikan IDI Makassar

Sebenarnya, kata Basri, daya tampung SMA, SMK dan SLB negeri dan swasta Sulsel surplus, yaitu 174.282.

Sementara tamatan SMP sederajat hanya 151.848, sehigga ada 22.434 bangku yang belum terisi.

Untuk Kota Makassar, terdapat daya tamping SMA/SMK negeri dan swasta sebanyak 31.104 bangku.

Sementara lulusan SMP sederajat hanya 23.107 orang, sehingga terdapat 7.977 kelebihan bangku kosong.

Hal itu dijelaskan Basri kepada wartawan di Ruang kerjanya, Dinas Pendidikan Prov. Sulsel, Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea Makassar, Jumat (10/7/2020).

“Masalahnya, semua orang tua calon siswa menginginkan anaknya diterima di sekolah negeri,” ujar Basri. 

• Panji Trihatmodjo Nyaris Bawa Laudya Cynthia Bella Jadi Keluarga Cendana, Namun Nikahi Bule Cantik

• Artis Tenar di Era 90-an, Banting Setir Jualan Makanan dan Profesi yang Bikin Merinding Demi Makan

Ke depan, solusi yang ditawarkan Basri, pada PPDB berikutnya adalah membangun Unit Sekolah Baru (USB) atau menambah Ruang Kelas Baru (RKB).

USB untuk RKB tersebut diperuntukkan pada daerah padat penduduk, terutama di Kecamatan Tamalanrea, Kec. Makassar, Rappocini dan Bontoala.

“Dan juga satu USB di Kabupaten Gowa, yaitu di Kecamatan Sompa Opu, sekitar jembatan Kembar Sungguminasa,” kata Basri.

Sidang Komisi E DPRD

Sementara itu, Komisi E DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Kerja (Raker) Komisi pada Kamis (9/7/2020) lalu.

Rapat komisi dilakukan bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel yang dihadiri oleh semua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah di Gedung DPRD Sulsel.

Pada keseempatan tersebut juga menghadirkan pihak PT Telkom sebagai penyedia aplikasi sistem PPDB guna mendengar berbagai persoalan dalam pelaksanaan PPDB tahun 2020.

Raker PPDB dipimpin langsung Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Rusdin Tabi, dihadiri Wakil Ketua Komisi E berserta seluruh anggota Komisi E DPRD Sulsel.

Menurut Rusdin Tabi, pada dasarnya daya tampung SMA/SMK baik negeri maupun swasta jauh lebih banyak dibandingkan lulusan SMP negeri dan swasta.

• Wisata Virtual Tribuners #5 Sambangi Puncak Tinambung, Sejuknya Sulsel Hingga Nuansa Alam yang Kuat

• Anda Punya Masalah Jerawat? Ini 5 Jenis Toner Ampuh dengan Harga Terjangkau Tak Bikin Kontong Bolong

Hanya saja masalahnya lulusan SMP cenderung hampir semua menyerbu SMA/SMK negeri sehingga banyak yang tidak lolos.

“Selain itu masih ada kecamatan yang tidak mempunyai SMA, seperti Kecamatan Makassar.

"Oleh sebab itu kami minta Dinas Pendidikan bertindak untuk mencari solusi terbaik terkait persoalan ini,” tegasnya. (*)

DPRD Sebut Dugaan Suap PPDB Non Zonasi, Begini Pembelaan Kadis Pendidikan

Sementara itu Sekretaris Komisi D DPRD Kota Makassar, Sahruddin Said (Ajid) geram dengan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) jalur non-zonasi yang baru saja dilaksanakan.

Ajid menyatakan bahwa dalam prosesnya, ia banyak menerima aduan dari orang tua siswa terkait adanya pungutan liar (pungli) di sekolah.

Ia menilai sistem tersebut tidak mampu menghilangkan pungli di sekolah. Pendaftaran PPDB non-zonasi ini dilakukan via online selama tiga hari.

Jalur itu terdiri dari afirmasi atau untuk siswa dari keluarga tidak mampu, prestasi akademik, non-akademik, dan jalur perpindahan tugas orang tua-wali.

Ajid menjelaskan bahwa dari laporan yang ia terima, ada beberapa tenaga operator di sekolah tingkat SMP diduga menerima suap dari wali siswa agar bisa diloloskan di sekolah favorit.

Dengan bayaran senilai Rp 1 juta per-siswa, operator tersebut menjadikan PPDB online sebagai sumber pendapatan pribadi.

"Ini bukan sekadar laporan yang masuk ke saya tanpa dasar dan bukti, saya bisa sebut sekolah mana saja yang melakukan," katanya via pesan WhatsApp, Sabtu (11/7/2020).

Kemarin, kata Ajid Komisi D DPRD Makassar bersama Dinas Pendidikan Kota Makassar menggelar rapat dengar pendapat di ruang paripurna DPRD, Jumat (10/7). Dalam rapat itu Ajid sangat geram.

"Kalau Bu Kadis ingin ngeles dari fakta ini, saya bisa katakan ini mungkin terjadi dihampir seluruh sekolah SMP yang ada di Makassar," tegas anggota fraksi PAN DPRD Makassar itu.

Iapun mengaku kecewa dengan kenyataan itu karena satu minggu sebelum PPDB online jalur non-zonasi dibuka, Ia bersama anggota komisi D lainnya menyempatkan waktu memantau seluruh kesiapan sekolah-sekolah.

Tujuannya, memastikan PPDB non-zonasi berjalan lancar tanpa ada yang melenceng dari aturan.

"Kami di komisi D sangat kecewa mendegar informasi ini. Kita capek-capek turun ke sekolah, ternyata pada akhirnya semua ini bisa diatur hanya dengan uang.

"Saya punya bukti transfer orang tua siswa kepada operator yang bertugas. Enam petugas operator di sekolah semua bermain," kata Ajid dengan wajah kecewa.

Kemarahan Ajid semakin memuncak saat rapat karena satu diantara anak anggota dewan tak lolos dalam seleksi PPDB online karena tidak memenuhi syarat, di tengah aksi suap yang dilakukan pihak sekolah.

"Anaknya anggota Komisi D ada yang tidak lolos. Jujur ya, seandainya kita ingin bermain dan membayar, dengan jumlah itu bisa-jaki. Cuma kita ini menghargai proses PPDB ini agar dilakukan secara jujur dan transparan," katanya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Makassar, Amalia Malik mengakui potensi kecurangan itu bisa terjadi.

Hanya saja, katanya jika ada, maka hal itu bukan kesalahan instansi Dinas Pendidikan Makassar, tapi murni dilakukan oleh oknum yang ada di sekolah.

"Betul kecurangan itu bisa dilakukan dan dimainkan operator. Sebab operator yang menyeleksi dan memutuskan siapa yang lolos untuk dibawa ke dewan guru. Tentu hal-hal ini diluar dari jangkauan saya. Bahkan kadang data sudah masuk ke Disdik lalu ditarik lagi oleh sekolah," ujarnya kepada wartawan.

Jika betul ada hal demikian yang terjadi di lapangan dalam proses seleksi PPDB non-zonasi, maka sebaiknya dilaporkan saja ke pihak berwajib. Sebab, katanya seluruh kepala sekolah sudah menandatangani pakta integritas.

"Jadi kalau ada yang seperti ini bisa ditindaklanjuti untuk diberi sanksi," katanya.

Ia juga mengaku telah dipanggil oleh pihak Inspektorat berkaitan masalah PPDB. "Bisa jadi laporan yang diterima anggota dewan salah satunya yang masuk ke Inspektorat," katanya. (*)