Soal NPHD Penyelengara Pilkada, Mendagri: Saya Minta Paling Lambat Minggu Ini Diselesaikan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI), Tito Karnavian meminta 12 kabupaten/kota berpilkada di Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk membayar penuh sisa realisasi anggaran Pilkada Serentak 2020, sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).

Baik Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan pengamanan (TNI-Polri).

"Kita berharap sisa realisasi anggaran Pilkada terpenuhi, agar mereka bisa bekerja untuk proses demokrasi ini," ujar Tito disela Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 di Sulawesi Selatan (Sulsel), Rabu (8/7/2020).

Menurutnya, rerata kabupaten/kota baru dibayarkan sekitar 40-an persen dari total NPHD yang disahkan pada 2019 lalu.

"Yang baru 40 persen ini, saya minta paling lambat minggu ini diselesaikan. Karena 15 Juli itu sudah minggu depan. KPU, Bawaslu dan pengamanan sudah bekerja untuk tahapan e-coklit (elektronik pencocokan dan penilaian)," ungkapnya.

Dilansir data teranyar Kemendagri, dari 12 daerah yang berpilkada di Sulsel baru Kabupaten Gowa yang realisasi anggaran NPHD baik untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan pengamanan (TNI-Polri) yang 100 persen.

"Sisanya, rerata 40-an persen. Kami mengapresiasi Pemkab Gowa yang telah merealisasikan anggaran hingga 100 persen," katanya.

Mantan kapolri itu menyebut, sebagian daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020 sudah mencairkan anggraannya untuk Pilkada, dan ada juga yang belum mencairkan.

Namun dia mengingatkan, selain anggaran yang telah dicairkan atau disiapkan untuk KPU, Bawaslu, dan aparat keamanan yang tertuang dalam NPHD, daerah juga harus menyiapkan anggaran untuk tambahan TPS hingga alat pelindung diri (APD) bagi petugas dan pemilih. Sebab, Pilkada Desember nanti digelar di tengah pandemi Covid-19.

"TPS yang semula 800 orang pemilih per TPS, saran dari Gugus Tugas dan Kemenkes untuk dikurangi. Supaya tidak terjadi penumpukan massa maka TPSnya dikembalikan seperti tahun 2019 pada Pilpres, itu 500 per TPS," katanya.

"Tambah TPS berarti tambah petugas penyelenggara, petugas pengawas Bawaslu, petugas pengamanan, logistik Pilkada, tambah alat perlindungan dari Covid-19, baik penyelenggara maupun untuk para pemilih," ujarnya.

Dengan demikian, anggaran Pilkada dalam NPHD yang telah disiapkan atau dicairkan daerah tidak cukup untuk Pilkada 2020 mendatang.

Nyerah? Ngasih Bendera Putih

Ada daerah yang menyanggupi tambahan anggaran dan ada juga daerah yang tidak menyanggupi.

"Yang nyerah ngasih bendera putih. Ya kita juga cek, daerah ini uangnya berapa sih, kasnya berapa di dalam, saldo dia berapa, APBD dia berapa, kemampuan fiskalnya gimana, diminta tambah Rp 3 miliar kok nyerah," kata Tito.