Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Wajo

Bahas TPP ASN Hingga Malam Hari, Komisi I DPRD Wajo WO Saat Rapat

Pasalnya, Komisi I DPRD Wajo yang memperjuangkan TPP ASN yang belum terbayarakan ini menganggap penjelasan dari Tim TPP Pemkab Wajo

Penulis: Hardiansyah Abdi Gunawan | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN TIMUR/HARDIANSYAH
Anggota Komisi I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita. 

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Rapat pembahasan tunjangan tambahan penghasilan (TPP) aparatur sipil negara (ASN), antara DPRD Wajo dengan Tim TPP Pemkab Wajo berlangsung alot di rumag rapat paripurna DPRD Wajo, Rabu (8/7/2020).

Rapat yang dimulai pada sore hari itu, sekitar pukul 15.00 Wita, hingga berita ini ditulis 21.30 Wita, masih berlangsung. Namun, seluruh anggota Komisi I DPRD Wajo memilih walk out (WO) saat rapat.

Pasalnya, Komisi I DPRD Wajo yang memperjuangkan TPP ASN yang belum terbayarakan ini menganggap penjelasan dari Tim TPP Pemkab Wajo dinilai telah melukai hati seluruh ASN di lingkup Pemkab Wajo.

"Intinya kami Komisi I memperjuangakan ASN yang belum dibayarkan TPPnya beberapa bulan ini dan mendengar penjelasan dari tim TPP tadi sepertinya tidak ada jalan, jadi kami sepakat WO," kata salah satu anggota Komisi I DPRD Wajo, Andi Merly Iswita.

TPP ASN di lingkup Pemkab Wajo sendiri belum terbayarkan pada bulan April, Mei, dan Juni 2020. Lalu, Tim TPP dari Pemkab Wajo kembali merencanakan mengurangi jumlah TPP dengan merivisi aturan pembayaran TPP.

"Tim TPP Pemkab Wajo tadi menjelaskan untuk mengembalikan TPP ASN seperti sebelumnya anggaran sudah tidak memungkinkan, padahal kami memperjuangkan TPP ASN kita agar terbayarkan," kata politisi PAN itu.

Sementara, anggota Komisi I lainnya, Hairuddin menyebutkan, apa yang dilakukan Pemkab Wajo dengan belum membayarkan TPP ASN, lalu merencanakan menguranginya lagi sungguh tidak bisa diterima.

"Pertama, mau dikurangi. Contohnya tadi ada yang dari 360 ribu sekian, menjadi 86 ribu sekian saja. TPP bulan April, Mei, dan Juni saja belum dibayarkan," katanya.

Politisi muda Partai Demokrat itu menambahkan, Pemkab Wajo mestinya membayarkan dulu TPP ASN yang mandek selama tiga bulan itu.

"Bayar dululah, kita di DPRD Wajo sudah perjuangkan. Karena, dengan tidak terbayarkannya TPP ASN, salah satu dampaknya adalah perputaran ekonomi di masyarakat itu susah," katanya.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved