Tak Setor RKA Pekan Ini, 153 Lurah di Makassar Terancam Tidak Dapat Dana Kelurahan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar meminta seluruh Lurah segera memasukkan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) untuk pencairan dana kelurahan 2020 pekan ini.

Plt Kepala BPKAD Makassar Rahmat Mappatoba berharap, seluruh RKA sudah masuk ke BPKAD Makassar pekan ini sebagai syarat pencairan anggaran kelurahan.

"Harus masuk pekan ini, jika mereka tidak masukkan dianggap hangus dan anggarannya silpa," katanya.

• Sssttt, Ini 5 Kebiasaan Baik Dilakukan Seusai Bercinta dengan Pasangan

• Sekolah di Makassar Tetap Ramai di Hari Pertama PPDB SD-SMP Non Zonasi

• Begini Pernyataan Dirut Garuda Soal Penerbangan GA 613 Keluar Landasan di Bandara Sultan Hasanuddin

Menurut Rahmat Mappatoba, setelah dilakukan penyesuaian anggaran dana kelurahan senilai Rp466 juta.

"Ada dua sumber dana untuk alokasi dana kelurahan, yakni Rp366 juta dari APBN, DNA Rp100 juta dari APBD," kata Rahmat.

Jumlah kelurahan di Makassar sebanyak 153, termasuk pulau yang tersebar di 15 kecamatan.

Untuk pemanfaatan dana kelurahan, Rahmat menyarankan agar pemerintah kelurahan melibatkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

"Inikan dana swakelola, bisa gunakan pihak ketiga sepanjang tidak melakukan pengadaan barang semisal elektronik," ucap Rahmat Mappatoba.

• Deretan Mantan Pacar Artis Nikita Willy, Pasti Ada yang Bikin Kalian Kaget, Siapa Paling Lama?

• Tim JMS-Hamas Perkuat Konsolidasi Keluarga di Palempeng, A Muchtar-Edy Persiapkan Deklarasi

• AKAN BERHASIL? Begini Rencana Strategi Prof Rudy Atasi Covid-19, Prediksi Terkendali Akhir Juli

Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Makassar Basri Rakhman mengatakan, Lurah yang tidak mengajukan RKA tentu akan dinilai buruk oleh pimpinan.

"Apa yang mau dia lakukan kalau tidak ada anggaran," ujarnya.

Pengelolaan dana kelurahan juga menjadi bagian dari kinerja lurah dalam menjalankan misi pemerintah, mensejahterakan masyarakat.(sal)