Akbar Faizal: Pantas Presiden Jokowi Marah-marah Ini Daftar Menteri Layak Diganti 'Tidak Membantu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Bagaimana jadinya jika orang yang sabar lantas marah?

Berarti ada yang membuatnya sangat jengkel.

Itulah yang terjadi pada Presiden RI Jokowi.

Kabar Buruk! MenpanRB Tjahjo Kumolo Terpaksa akan Berhentikan 1,6 Juta PNS, Target Desember 2020

ILC TV One Bahas Kesaktian Koruptor Joko Tjandra, Apakah Mahfud MD, Kejagung, Polisi Kecolongan?

BREAKING NEWS: Innalillah, Guru Besar Fakultas Peternakan Unhas Prof Effendi Abustam Meninggal Dunia

Di tengah Pandemi Covid-19 saat warga butuh perlindungan dan kepastian, ada  menteri yang tidak merespon situasi.

Demikian pandangan Akbar Faizal mengenai kemarahan Presiden Jokowi ke menteri.

Politisi Partai Nasdem, Akbar Faisal secara terang-terangan memberikan sorotan terhadap Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Dilansir TribunWow.com, Akbar Faisal menganggap bahwa Kementerian Pariwisata tidak layak dan pantas untuk direshuffle.

Hal ini disampaikannya saat menjadi narasumber dalam acara Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (30/6/2020).

Mulanya, Akbar Faisal menilai jajaran kabinet di istana saat ini tidak banyak membantu tugas presiden.

Padahal seperti yang diketahui, kedudukan dari menteri adalah sebagai pembantu presiden.

Maka dari itu, dirinya meminta supaya Jokowi bisa segera memberhentikan para menteri yang dinilai kinerjanya tidak maksimal.

"Saya ingin mengatakan, banyak menteri-menteri ini tidak membantu Anda, maka tolong lakukan reshuffle agar kemudian masyarakat terwakili," kata Akbar Faisal.

Akbar Faisal kemudian menyinggung soal adanya rangkap jabatan di kalangan menteri.

Yakni selain menjadi menteri, juga menjabat sebagai ketua umum di partainya.

Menurutnya, kondisi seperti itu dirasa membuat tugasnya sebagai menteri menjadi tidak fokus.

Oleh karenanya, ia berharap hal semacam itu seharusnya tidak terjadi lagi.

"Jangan lagi ada misalnya contoh ketua umum partai menjadi menteri juga, dia mau fokus yang mana," ungkap Akbar Faisal.

"Mau jadi ketua umum partai atau mau menjadi menteri, misalnya."

"Jadi menurut saya ini kita tidak perlu ragu-ragu lagi, kita harus bagaimana caranya agar presiden mengambil kewenangan itu," kata Akbar Faisal.

"Sekarang kita berikan dukungan kewenangan pada presiden," sambungnya.

"Ambil kewenangan ini, lakukan reshuffle, jangan hanya satu atau dua, kalau perlu lebih dari setengah," pungkasnya.

Menanggapi hal itu, pembawa acara, Karni Ilyas menanyakan kembali apa yang dimaksudkan oleh Akbar Faisal.

Yakni yang menyinggung soal adanya rangkap jabatan ataupun menteri yang berasal dari partai politik.

Namun Akbar Faisal mengatakan apa yang disampaikan tidak berdasar karena background partai, melainkan tentang profesionalisme.

"Anda tadi itu seakan-akan sudah men-judge bahwa ini gara-gara menteri-menteri dari partai-partai yang tidak kompeten?" tanya Karni Ilyas.

"Enggak juga, jadi saya bicara tentang profesional," jelas Akbar Faisal.

"Tak beritahu, profesional banyak cara berlindung, saya tidak mau menyebut nama di tempat ini saya pernah sebut."

Dirinya lantas menyoroti kinerja dari Kementerian Pariwisata.

Ia juga dengan gamblang menyebut bahwa Kementerian Pariwisata tidak layak, sehingga pantas untuk direshuffle oleh Jokowi.

"Apa harus saya sebut lagi, contoh misalnya Kementerian Pariwisata enggak layak itu," katanya.

"Saya enggak ragu-ragu menyebutnya," pungkasnya.

Simak videonya mulai menit ke- 12.12

(TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Kabar Buruk! MenpanRB Tjahjo Kumolo Terpaksa akan Berhentikan 1,6 Juta PNS, Target Desember 2020

ILC TV One Bahas Kesaktian Koruptor Joko Tjandra, Apakah Mahfud MD, Kejagung, Polisi Kecolongan?

BREAKING NEWS: Innalillah, Guru Besar Fakultas Peternakan Unhas Prof Effendi Abustam Meninggal Dunia