Jokowi Dianggap Lempar Persoalan Dapur Pemerintah ke Publik, Arya: ini Seperti Membuka Borok Istana

TRIBUN-TIMUR.COM - Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai bahwa Istana sengaja melempar persoalan "dapur" ke publik dengan mempublikasikan video Sidang Kabinet Paripurna.

Dalam sidang yang digelar 18 Juni lalu itu, Presiden Joko Widodo mengungkapkan kejengkelannya pada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Bahkan, Jokowi mengancam akan melakukan reshuffle atau perombakan kabinet.

"Ini kan seperti Istana ingin melempar persoalan dapur mereka ke publik. Ini kan soal-soal kinerja menteri semua itu, presiden menyampaikan secara emosional kemarahannya kan ini soal dapur Istana," kata Arya kepada Kompas.com, Senin (29/6/2020).

• Video Jokowi Marahi Menteri Ternyata Baru Diunggah Setelah 10 Hari, Fahri Hamzah: Apa yang Terjadi?

Arya mengatakan, dirinya tak dapat memahami alasan Istana mempublikasikan video tersebut pada 28 Juni kemarin atau 10 hari setelah kejadian.

Namun, menurut dia, perkara dapur Istana seharusnya tak disampaikan ke publik.

Masalah itu mestinya diselesaikan secara internal oleh Istana.

Dengan menyebarluaskan kejadian tersebut ke khalayak, masyarakat hanya melihat kebobrokan Istana.

"Ini kan seperti membuka bobrok, borok Istana saja. Bahwa ada menteri yang tidak punya sense of crisis," ujar Arya.

Jikapun pihak Istana ingin menggulirkan isu reshuffle melalui publikasi kejadian tersebut, menurut Arya, hal itu semestinya hanya menjadi urusan Presiden.

Masyarakat tak punya andil terkait reshuffle lantaran hal tersebut menjadi kewenangan Kepala Pemerintahan semata. Arya mengatakan, publik tidak butuh tahu tentang "dapur Istana".

Publik hanya ingin mengetahui pencapaian pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan target ke depan.

"Yang publik butuhkan sekarang adalah apa pencapaian pemerintah dalam hal penanganan Covid ini dan apa target pemerintah ke depan," ujar Arya.

"Masalah bahwa menteri dikatakan Presiden tidak punya sense of crisis, kerjanya biasa-biasa saja, itu bukan urusan publik, itu urusan Presiden. Presidenlah yang berhak melakukan evaluasi," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.