Tribun Toraja Utara

Setda Toraja Utara Gelar Rapat Evaluasi PMPRB Online Tahun 2020, Ini Pesan Sekretaris Daerah

Setda Kabupaten Toraja Utara mengelar rapat evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online tahun 2020.

TRIBUN-TIMUR.COM/RISNAWATI
Setda Toraja Utara melalui Bidang Organisasi mengelar rapat evaluasi PMPRB Online tahun 2020 di kompleks perkantoran gabungan dinas Marante di Kecamatan Tondon, Toraja Utara, Sulsel. 

TRIBUNTORAJA.COM, RANTEPAO - Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Toraja Utara mengelar rapat evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Online tahun 2020.

Digelar selama dua hari di kompleks perkantoran gabungan dinas Marante di Kecamatan Tondon, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sekertaris Daerah (Sekda) Rede Roni Bare membuka acara dan menekankan kepada seluruh perangkat daerah yang hadir agar segera menyelesaikan pengisian lembar kerja evaluasi PMPRB online 2020 sesuai tenggat waktu telah ditetapkan.

Kata Rede, pasalnya sebagian besar perangkat daerah sebagai pelaksana reformasi birokrasi di unit kerja Pemkab Toraja Utara atau selaku assesor unit belum merampungkan pengisian PMPRB online.

"Kegiatan berkaitan reformasi dan birokrasi di bawah naungan pemerintah daerah agar benar serius dilaksanakan dan diterapkan di semua instansi agar ditangani lebih giat lagi," ungkapnya dalam rilis, Jumat (26/5/2020).

Lanjut Rede, telebih khusus kepada semua admin yang telah ditugaskan setiap OPD dan SKPD sebab ini merupakan tuntutan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Sekedar informasi bahwa, PMPRB merupakan salah satu kebijakan Kementerian PANRB yang telah dimulai sejak tahun 2010 lalu guna menilai dan memonitoring sejauh mana kinerja institusi lembaga pemerintah, baik pusat maupun pemerintah daerah dalam melaksanakan dan mencapai target reformasi birokrasi.

Meliputi aspek delapan area perubahan reformasi birokrasi, penataan dan penguatan organisasi, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan sistem manajemen SDM, dan penguatan pengawasan, serta pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Tampak hadir Asisten Bidang Administrasi Umum Simbong Ranggina dan Kabag Ortala Kornelia Untung Seru mendampingi Sekda Toraja Utara pimpin rapat.

"Masih kewajiban perangkat daerah mengevaluasi terkait perubahan tata kelola pemerintahan baik yang diikuti OPD dan SKPD lingkup pemerintah daerah," ucap Kornelia.

Katanya, pada rapat dilakukan pengimputan, sehingga bisa saling menyatukan persepsi yang diharapkan bisa memenuhi secara maksimal dan terus ada peningkatan kedepan.

Laporan Wartawan TribunToraja.com, @cinnank17

Penulis: Risnawati M
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved