Pj Wali Kota Makassar Diganti
Yusran Hanya 44 Hari Jabat Pj Wali Kota Makassar, Dr Hasrullah: Ini Sejarah, Dipermalukan Pimpinan
Sebagai sesama akademisi di Unhas, Dr Hasrullah menilai pencopotan jabatan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan
Penulis: Alfian | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pakar Komunikasi Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin, Dr Hasrullah, menyampaikan rasa empatinya terkait pencopotan Prof Yusran Jusuf sebagai Pj Wali Kota Makassar.
Sebagai sesama akademisi di Unhas, Dr Hasrullah menilai pencopotan jabatan Pj Wali kota yang dilakukan oleh Gubernur Sulawesi Selatan, Prof Nurdin Abdullah, adalah bentuk komunikasi leadership yang keliru.
Ini dikarenakan Prof Yusran baru menjabat sebagai Pj Wali kota selama 44 hari, setelah resmi menggantikan Iqbal M Suhaeb yang selesai masa tugasnya.
"Kami juga ini kaget pak Yursan ini sebagai sahabat, kasian juga sih dan sering ketemu. Terlalu dini ini diselesaikan, saya menganggap ini adalah sejarah se-Indonesia, dan ini sama dengan dipermalukan sama pimpinannya," ucapnya saat dihubungi, Kamis (25/6/2020).
Dalam waktu sesingkat itu Prof Yusran menjalankan amanah Gubernur Sulsel dianggap terlalu dini untuk diberhentikan.
Dr Hasrullah menerangkan bahwa langkah yang diambil Nurdin Abdullah sebagai Gubernur dengan mencopot Pj Wali Kota Makassar menunjukan cerminan kualitas komunikasi leadership yang kurang baik.
"Intinya di komunikasi leadership, bagaimana harus menghargai bawahan. PJ Wali kota itu bukan seperti supir tembak yang tiba-tiba disuruh turun dan diganti," tegasnya.
Apalagi dalam pemerintahan menurut Wakil Dekan III FISIP Unhas itu, perlu berbagai tahapan semisal evaluasi.
"Setahu saya tidak ada itu evaluasi 42 hari apalagi dicopot langsung, yang ada itu evaluasi 100 hari coba lihat misal Gubernur sampai Presiden itukan ada hitungan 100 hari kerja baru dievaluasi bukan langsung diminta mundur apalagi diberhentikan," paparnya.
Kesalahan Awal
Dr Hasrullah membeberkan bahwa gaya kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur menimbulkan sejumlah problem di kota Makassar.
Ini tercermin dari pergantian Pj Wali kota yang saat itu masih dijabat oleh M Iqbal Suhaeb ke Yusran Jusuf.
"Waktu iqbal suhaeb diganti itukan memang sudah waktunya apalagi karena kencang-kencangnya pelaksanaan PSBB, dan dia menelan pil pahit karena tidak patuh dengan Gubernur yang mau ada pelonggaran," ungkapnya.
Sementara itu saat Yusran menjabat tak lama berselang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Makassar dicabut.
"Yusran datang dilonggarkan, PSBB dicabut, karena mungkin Pak Yusran menjalankan perintah atasannya. Saya kira ini merespon perintah Gubernur sehingga menunjukkan ada sinkronisasi Yusran dan Gubernur ini bisa dijalankan," sambungnya.
