Anggaran Covid

Pertanyakan Penggunaan Anggaran Covid, Komas PPC 19 Palopo Unjukrasa

Salah satu demonstran, Yertin Ratu juga mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar.

TRIBUN TIMUR/HAMDAN SOEHARTO
Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid-19 (Komas PPC 19) unjukrasa di Gedung DPRD Kota Palopo, Kamis (25/6/2020). 

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Koalisi Masyarakat Sipil Peduli Penanganan Covid-19 (Komas PPC 19) unjukrasa di Gedung DPRD Kota Palopo, Kamis (25/6/2020).

Masyarakat yang didominasi dari Kecamatan Bara ini mengeluh tidak tersentuh bantuan covid-19.

Salah satu demonstran, Yertin Ratu juga mempertanyakan penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang cukup besar.

Dirinya juga menyebut, dari data terbaru, per Februari 2020, warga di Palopo hanya 39.444 KK. Sementara jumlah total bantuan yang ada di Palopo sebanyak 44.816.

“Sehingga logikanya, baik yang kaya ataupun miskin, seluruh sudah dapat bantuan. Bahkan masih ada tersisa bantuan 5.372 bantuan,” katanya.

Begitu juga warga Kelurahan Buntu Datu, yang ikut unjuk rasa, Dinasari, mengaku namanya dicoret sebagai penerima BLT. Padahal namanya terdaftar sebagai penerima.

“Di lorong, saya hanya satu-satunya yang tidak dapat bansos, sementara nama saya ada di daftar penerima bansos,” katanya.

Ia mengatakan, setelah dikoordinasikan ke kelurahan, namanya dicoret karena dianggap ada transaksi besar di rekening miliknya.

Padahal, kata dia, rekening miliknya telah diblokir sejak awal 2019.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi I DPRD Palopo, Efendi Sarapang, meminta data semua warga yang berhak menerima, namun tak pernah terima, agar bisa direkomendasikan ke Dinsos.

“Kami segera menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi masyarakat,” katanya.

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved