Pilkada Serentak
Makassar-Gowa Daerah Rawan Pilkada, Bawaslu Sulsel: Itu Realita
Bahwa ada kerawanan yang berdasarkan data kejadian yang terjadi sekarang, maupun yangvterjadi pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia (Bawaslu RI) merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 mutakhir per Juni 2020, terdapat 27 kabupaten/kota yang terindikasi rawan tinggi dalam konteks pandemi.
Dua diantaranya yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.
Anggota Bawaslu Sulsel, Saiful Jihad mengatakan, itu hal biasa. Bila ingin membaca IKP tersebut, harus menempatkan early warning system atau sistem peringatan dini.
Bahwa ada kerawanan yang berdasarkan data kejadian yang terjadi sekarang, maupun yangvterjadi pada pilkada 2018 dan pemilu 2019.
"IKP saat ini ada penambahan konteks pandemi dan konteks infrastruktur daerah beda dengan IKP sebelumnya. Kenapa kita masukkan? Karena disesuaikan dengan konteks sekarang yang dihadapi dimana tahapan pilkada digelar di masa pandemi Covid-19," ujarnya.
Berbicara Makassar dan Gowa untuk konteks pandemi, Syaiful bilang itu sulit dibantah.
"Indikator kecil adalah anggaran pilkada, anggaran Covid-19, data penambahan pasien Covid-19, dukungan pemda, resistensi masyarakat, hambatan pengawasan pemilu, saya kira ini realistilah kita," ujarnya.
"Di Makassar berdasarkan data penambahan Covid-19 cukup tinggi begitu juga Gowa. Wajar bila Makassar dari semua daerah yang berpilkada ada masalah di sana. Seperti resistensi masyarajat yang menolak pemakaman, menolak rapid tes. Nah itu perlu edukasi," katanya.
Namun masih ada waktu dan ruang untuk mengantisipasi kerawanan tersebut. Nanun kerawanan tidak hanya Pekerjaan Rumah bagi penyelenggara, namun semua pihak.
"Konteks politik. Bicara pilkada 2018 dan pemilu 2019, Makassar dikaitkan dengan keberpihakan penyelenggara, rekrutmen penyelenggara, pemilu bermasalah, ketidak netralan ASN, penyalahgunaan anggaran, saya kira Makassar bisa menjelaskan itu," katanya.
Terpisah, Komisioner KPU Makassar Gunawan Mashar tidak banyak berkomentar.
"Saya kira ini juga bisa jadi bahan dan evaluasi kami untuk lebih siap dan teliti dalam mengelola tiap tahapan," kata Gunawan via pesan WhatsApp, Selasa malam.
"Upaya yang dilakukan tentunya meminimalisir kesalahan, bahkan menghilangkan kesalahan untuk menghindari celah yang bisa memicu kerawanan ini," jelasnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/koordinator-divisi-teknis-penyelenggaraan-kpu-makassar-gunawan-mashar-1152020.jpg)