Pilkada Asimetris
Pengamat Politik UIN Alauddin: Pilkada Asimetris Sulit Diterapkan
Sejatinya, lanjut dia, daerah yang terbelakang itu perlu diberi perhatian lebih dalam pendidikan politiknya.
Penulis: Muhammad Fadhly Ali | Editor: Imam Wahyudi
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ide penerapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) asimetris oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian ditanggapi dingin Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Firdaus Muhammad.
Menurutnya, wacana itu sulit diterapkan, selain teknis juga substansinya.
"Sebab ketika demokrasi dijalankan secara parsial, asimetris, sulit memajukan demokrasi," ujar Firdaus via pesan WhatsApp, Minggu (21/6/2020).
Sejatinya, lanjut dia, daerah yang terbelakang itu perlu diberi perhatian lebih dalam pendidikan politiknya.
"Wacana itu juga kurang tepat disajikan pemerintah saat persiapan pilkada masa pandemi masih hadapi ragam problematika," ujar lelaki bertitel Doktor itu.
"Kita butuh komitmen pemerintah maksimalkan pilkada ini di masa pandemi saja dulu," jelasnya.
Seperti diketahui, pilkada asimetris merupakan pelaksanaan pilkada yang didasarkan pada kedewasaan demokrasi tiap daerah.
Bagi daerah yang dianggap mengerti demokrasi, pilkada langsung bisa diterapkan.
Namun, jika di daerah tersebut penduduknya belum memiliki kedewasaan demokrasi yang mumpuni, pilkada digelar secara tidak langsung.
