Pertanyakan Kinerja Pansus Anggaran Covid-19, PMII Bulukumba Gelar Aksi di Kantor DPRD

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bulukumba, kembali menggelar aksi unjuk rasa di Kantor DPRD Bulukumba, Selasa (16/6/2020).

Aksi kali untuk mempertanyakan perkembangan kasus dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Dinas Sosial (Dinsos) Bulukumba.

Mereka menilai inspektorat sengaja menunda-nunda proses audit angka kerugian negara dari dugaan mark up anggaran tersebut.

Karena berdasarkan temuan polisi, dari total Rp1,9 miliar, terdapat kerugian negara kurang lebih sebesar Rp400 juta.

"Kami mendesak Inspektorat Kabupaten Bulukumba untuk mengeluarkan hasil audit dalam rangka penentuan angka pasti kerugian negara, sebagai upaya penyelesaian kasus korupsi anggaran Bantuan Sosial (Bansos) di Dinas Sosial (Dinsos)," kata Ketua PMII Bulukumba, Andi Chaidir Alif.

Mereka juga meminta Ketua DPRD Bulukumba, H Rijal, untuk mengklarifikasi sejauh mana kinerja Panitia Khusus (Pansus) yang sebelumnya akan dibentuk.

"Kami mendesak Ketua DPRD Bulukumba untuk serius mengawasi anggaran penanganan Covid-19. Jika tidak, sebaiknya mundur saja dari jabatannya," tegas Chaidir Alif.

Saat memasuki ruang aspirasi DPRD Bulukumba, para pengunjuk rasa mendesak H Rijal untuk hadir di tengah-tengah massa.

Para demonstran meminta langsung H Rijal untuk memberikan klarifikasi kepada mereka.

Walhasil, H Rijal pun didatangkan untuk menerima langsung para peserta aksi tersebut.

Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan, bahwa pihaknya belum bisa meyampaikan secara rinci penggunaan anggarannya.

Karena saat ini, pihaknya baru mengundang satu per satu organisasi perangkat daerah (OPD), yang tergabung dalam Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Bulukumba.

"Hari ini rapat sedang berlangsung, untuk betul-betul melihat realisasi, sampai dimana anggaran itu. Tidak semudah membalikkan telapak tangan. Banyak aksi-aksi, semua mempertanyakan transparansi," kata H Rijal.

Terkait pembentukan panitia khusus, lanjut Rijal, ada fraksi yang menyetujui dan ada yang tidak.

Namun, setelah dilakukan pemilihan dengan mekanisme voting, rencana pembentukan pansus akhirnya lebih banyak dipilih.

Namun, sebelum dilanjutkan ke badan musyawarah (Bamus), Legislator Gerindra Muhammad Bakti, menyarankan untuk mengumpulkan seluruh OPD pengguna anggaran terlebih dahulu.

Hal tersebut sebagai data awal, sudah berapa anggaran yang telah digunakan secara pasti dan jenis peruntukannya.

"Pak Bakti dari Komisi D menyarankan untuk kumpulkan seluruh OPD, untuk menanyakan berapa anggaran yang sudah terealisasi. Dan sekarang baru satu OPD yang sudah, PMD, dan hari ini giliran Dinsos," jelas Rijal. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi