HMI MPO Badko Sulselbar Minta BPKP Audit Proyek Mangkrak di Politani Pangkep

TRIBUN-TIMUR.COM,PANGKEP - Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi Badan Koordinasi atau HMI MPO Badko Sulselbar, mendesak Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel mengusut proyek di Politeknik Perikanan Negeri Pangkep.

Hal tersebut diungkapkan Ketua HMI MPO Badko Sulselbar Samsuryadi, Senin (15/6/2020).

Dalam rilis tersebut, ada empat proyek pembangunan di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep atau Politani Pangkep yang terbengkalai atau mangkrak pembangunannya.

Samsuryadi menyebutkan proyek tersebut yakni pembangunan jalan lingkar kampus tahun 2015, kemudian proyek PKM tahun 2017,

Lalu proyek pembangunan gedung 4 lantai tahun 2018 dan terbaru proyek dermaga khusus pendidikan.

“Sudah cukup banyak proyek pembangunan terbengkalai di kampus ini, salah satu pembangunan yang mangkrak pembangunannya adalah pembangunan dermaga,” kata Samsuryadi Senin (15/06/2020).

Tak hanya lembaga BPKP Sulsel, Samsuriyadi juga mendesak Kementerian Pendidikan segera turun tangan menyelesaikan persoalan yang menumpuk di kampus yang beralamat di Jalan Poros Pangkep-Parepare tersebut.

Adi sapaan dari Ketua HMI MPO Badko Sulselbar mengatakan, persoalan di kampus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep bukan hanya proyek pembangunan.

Namun persoalan kegiatan kelembagaan mahasiswa yang vakum sudah cukup lama.

“Saya meminta BPKP dan juga kementrian pendidikan untuk segera turun tangan mengawal masalah proyek pembangunan dermaga yang belum selesai ini.

"Kemudian dengan memperhatikan aspek sosial hingga tinjauan hukum yang berlaku,” kata Adi.

Adi juga meminta BPKP melakukan audit dan evaluasi, setelah itu menyerahkan ke pihak berwenang.

Jika ditemukan penyelewengan anggaran yang berpotensi merugikan negara di balik mangkraknya proyek-proyek pembangunan itu.

“Saatnya juga untuk melakukan evaluasi terhadap petinggi kampus, mulai dari direktur, PPK, hingga kontraktor penyelenggara.

"Ini sudah kejadian kesekian kalinya dari Politani Pangkep yang berstatus Badan Layanan Umum Kementerian Pendidikan,” ujarnya.

Desakan dari Alumni

Desakan juga datang dari aumnus Politeknik Pertanian Negeri Pangkep (PPNP) atau Politani Pangkep Andi Ahmad Armanto.

IA mengungkapkan, keprihatinannya dengan kondisi kampus almamaternya.

Andi Ahmad Armanto, mengaku prihatin dengan beberapa proyek pembangunan di kampus kebanyakan mangkrak alias terhenti di tengah jalan.

Dan ia mengatakan proyek mangkrak ini seolah berulang dari tahun ke tahun.

“Ada proyek jalan lingkar di dalam kampus bermasalah, PKM bermasalah, pembangunan gedung 4 lantai bermasalah.

"Dan terbaru, pembangunan dermaga pendidikan juga terhenti di tengah jalan,” katanya.

Melihat kondisi tersebut, Andi Ahmad prihatin dan meminta pihak petinggi kampus untuk melakukan evaluasi, apa yang salah dan apa kelirunya dalam pengelolaan kegiatan.

“Masalahnya, kenapa begitu terus. Bermasalah dari tahun ke tahun. PKM bermasalah, Jalan lingkar bermasalah, gedung 4 lantai bermasalah. Belum lagi pelabuhan,” tegasnya.

Sebagai salah satu alumni Politani Pangkep, Ia meminta petinggi kampus, terutama direktur belajar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Jangan justru mengulang, setiap tahun anggaran.

“Apalagi sekarang tidak ada lagi TP4D atau Tim Pengawal, Pengaman Pemerintahan dan Pembangunan Daerah. Bukan berarti pihak kampus semaunya saja,” lanjutnya.

Terkait proyek-proyek pembangunan yang mangkrak, Andi Ahmad menyarankan pihak kampus mengundang auditor luar, selain auditor internal.

“Jadi bisa ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Atau auditor ekternal lain untuk pekerjaan proyek yang mandeg tersebut. Karena ini sudah lama lewat masa proyek,” jelasnya.

Diketahui, proyek pembangunan bermasalah di Politani Pangkep sejak tahun anggaran 2015, 2018, dan pembangunan dermaga yang mandeg memakai anggaran pusat tahun 2019.

“Contoh untuk pembangunan dermaga pendidikan, kegiatan ini sudah kontrak sejak 2019 lalu. Jadi Tidak bisa berhenti. Kewajiban rekanan melaksanakan kontrak.

“Tak ada alasan keadaan Kahar atau Force Majeure. Masalah hujan atau virus corona, karena proyek ini sudah jalan sebelum ada wabah atau pandemi Corona,” lanjut Andi Ahmad.

“Bolehlah ada kepentingan, tapi harusnya untuk kepentingan kampus. Jangan yang lain.

"Kalau begini terus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan boleh jadi tak akan mengeluarkan anggaran lagi nanti-nantinya,” harapnya.

Mewakili alumni, Ia hanya meminta petinggi kampus, dari direktur dan wakil direktur untuk berbenah. Bukan malah membiarkan hal-hal seperti itu terus berulang.

“Jangan pernah ada lagi kartu merah, hingga ada pegawai yang dipecat karena penyalahgunaan anggaran dan jabatan. Kita ingin kampus Politani Pangkep maju,” tegasnya. (*)