Mengulas Japan Model, Cara Negeri Matahari Terbit Melawan Corona

Oleh: Muh. Zulkifli Mochtar
Doktor alumni Jepang asal Makassar. Bermukim di Tokyo

Tidak semua langkah Jepang menyelesaikan masalah dan membuahkan good news.

Pemerintah negara ini juga punya seabrek problem nasional tak kunjung selesai.

Semisal penurunan populasi dan rendahnya fertility rate anak hanya 1,4 orang per wanita.

Warga terkena sindrom antisosial mengurung diri di kamar hikkimori yang sudah mencapai setengah juta orang.

Juga tingkat partisipasi warga dalam pemilu yang terus menurun hingga 48 persen pada tahun lalu.

Melihat ini, masyarakat dan mediajuga tidak diam. ‘Diet’ semacam dewan parlemen juga kritis.

Sudah pemandangan biasa menyaksikan eksekutif selevel menteri dikritik habis habisan dalam sidang yang sering disiarkan live televisi.

Saat Covid-19 mulai menyebar luas Februari 2020 lalu, banyak kalangan ramai mengkritik pola antisipasi awal pemerintah yang terkesan gagap dan sangat berhati-hati.

Ahli penyakit menular Kentaro Iwata mengkritik tajam penanganan kapal Diamond Princess di Yokohama yang terlihat lambat.

Jumlah PCR test juga minim jika dibanding negara lain.

Tingkat kepercayaan publik kepada PM Shinzo Abe saat itu rendah, tinggal 41 persen menurut survey Mainichi Shimbun.

Beda jauh ketika dilantik tahun 2012 yang berkisar 70persen.

Saya termasuk salah satu yang sedikit cemas.

Bagaimana bisa yang merasa tertular virus disuruh mengikuti prosedur tinggal d irumah dulu hingga empat hari?

Begitu nalar saya berpendapat. Tapi seperti biasa, lagi lagi saya terkagum pada akhirnya.

Dengan caranya sendiri, Jepang bisa melandaikan kurva dalam waktu satu bulan setengah.

Jumlah total kasus minggu ini masih 17 ribu dan kasus baru antara 30-50 an secara nasional.

Tingkat kematian per kapita Jepang salah satu yang terendah di dunia, 40 kali lebih rendah dari Amerika Serikat.

Estimasi tim panel ahli Covid-19 Jepang bahwa kurva akan melandai bulan Mei jika mobilitas berkurang 80 persen ternyata tepat.

Grafik dan angka yang mereka prediksi menjadi realitas.

Seakan punya boneka Doraemon, yang bisa memunculkan apa yang diinginkan secara langsung.

Sementara negara lain terutama negara maju G7, tak berdaya bersusah payah menghadapi ratusan ribu kasus plus puluhan ribu kematian.

Cara penanganan juga unik, diistilahkan oleh PM Abe sebagai ‘Japan Model’.

Negara tidak memaksakan lockdown dan melakukan sedikit PCR tes; dua elemen yang bagi negara lain justru sangat urgen.

Juga tanpa penggunaan teknologi tracing IT akses private information warga.

Jepang malah memilih gaya sedikit defensif. Mengatur ritme jumlah pasien.

Melakukan penelusuran kasus melalui cluster-based approach. Menstimulate kesadaran dan kepatuhan masyarakat.

Memaksimalkan budaya bersih higienis yang sudah ada. Juga penyerahan tanggung jawab penanganan secara maksimal ke setiap prefektur.

Ketika jumlah kluster berisiko makin menyebar dan membesar, status darurat nasional pun diumumkan pada saat yang tepat; ketika rumah sakit masih mampu menghadapi ledakan jumlah pasien.

Pada saat inilah tim panel ahli mereka maju kedepan masyarakat dengan mengexplore berbagai data, parameter serta goal ke depan.

Masyarakat pun tergerak berpartisipasi.

Saat kurva mulai menurun namun belum mencapai target maksimal, perpanjangan status darurat pun diumumkan.

PM Abe lagi lagi memohon kerjasama warga.

Tunjangan finansial pemulihan senilai 16 ribu triliun pun mulai bergulir.

Ketika jumlah kasus baru di setiap prefektur sudah dilevel 0,5 kebawah per 100.000 warga, status darurat pun dicabut.

Ekonomi kembali berputar. Sambil mulai mengatur berbagai step baru dan roadmap menghadapi kemungkinan gelombang kedua.

Analis A. Crump di Nikkei Asian Review menulis; meski tidak bebas dari kesalahan, ‘Japan Model’ dalam penanganan Covid-19 terlihat sudah bekerja baik.

Setidaknya menghadapi gelombang pertama lalu. (*)