Update Corona Makassar
Cegah Konflik Warga di Masa Pandemi, Pj Wali Kota Makassar Aktifkan Kembali Piket 24 Jam
Penjabat Wali Kota Makassar memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam sebagai bentuk deteksi dini potensi konflik
Penulis: Saldy Irawan | Editor: Suryana Anas
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR — Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf mengumpulkan seluruh camat dan lurah di Kantor Balaikota Makassar, Selasa (9/6/2020).
Dalam pertemuan tersebut, Yusran memerintahkan agar seluruh camat dan lurah mengaktifkan kembali piket 24 jam sebagai bentuk deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik di masyarakat.
Hal ini dilakukan menyusul terjadinya kisruh penolakan warga terhadap pelaksanaan Rapid Test serta pengambilan jenazah secara paksa di sejumlah rumah sakit.
“Lurah jangan takut untuk bertemu warga, justru tugas ta’ untuk menenangkan kekisruhan ini dan memberi edukasi. Komunikasikan dan kerjasamaki sama camat, LPM dan RT/RW ta. Ajakki bertemu tapi tetap terapkan protokol kesehatan,” ucap Yusran.
Di tempat ini, Yusran juga memerintahkan seluruh lurah melakukan pertemuan dengan RT/RW, LPM, tokoh masyarakat serta tokoh pemuda untuk berkordinasi mencegah konflik, serta terus meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai penerapan protokol kesehatan.
“Hari ini saya minta semua lurah melaporkan hasil pertemuannya” tegasnya.
Pihaknya juga menegaskan untuk lebih intens turun melakukan pemantauan dilapangan termasuk ikut memberi edukasi kepada warga mengenai pelaksanaan Rapid Test. Sejauh ini Pemkot Makassar telah melakukan Rapid Test massal di enam kecamatan dengan jumlah yang reaktif sebanyak 130an orang.
“Jauh menurun, sebelumnya Reproduction Number (RO) Covid-19 di Makassar 3,8 yang berarti satu pasien bisa menularkan 4 orang. Sekarang, ROnya kita 0,98. Itu artinya satu pasien hanya bisa menularkan ke satu orang, atau penularan lokal saja,” jelas Yusran.
Sementara itu kepada seluruh SKPD, Yusran meminta untuk membuat jadwal piket bergilir setiap hari, untuk ikut melakukan edukasi serta pencegahan dini terhadap potensi konflik yang terjadi di masyarakat.
“Lebih baik waspada dini, kasus dua hari ini cukup memprihatinkan, apalagi kita sudah mulai memasuki tahapan pilkada, tugas kita untuk mengantisipasi adanya konflik. Seluruh petugas yang bekerja di lapangan akan dilengkapi dengan APD sesuai protokol kesehatan” tegasnya.
Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy
