Respon Kopel Soal Rencana Pelaksanaan Pilkada di Tahun 2020

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Peniliti senior Kopel Indonesia Syamsuddin Alimsyah menilai pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 tak elok digelar tahun ini.

Alasannya, saat ini rakyat sedang berjuang bertarung atas keselamatan hidupnya melawan wabah coronavirus disease 2019.

Tak hanya itu kata Syamsuddin, bila pilkada dipaksakan digelar tahun ini, maka publik akan menilai pemerintah sesungguhnya tidak pernah benar-benar serius melakukan upaya maksimal atas penanganan maupun penanggulangan virus Covid-19 yang masih terus meningkat.

"Baiknya ditunda saja dulu. Kesehatan dan keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama pemerintah," kata Syamsuddin kepada Tribun via pesan WhatsApp, Jumat (5/6/2020).

Syam sapaannya menambahkan, jika pilkada tetap dilaksanakan Desember 2020, maka akan menimbulkan banyak masalah.

Pertama, lanjut Syam dari segi hukum bisa dikategorikan melanggar semangat Perppu itu sendiri yang riwayatnya dibentuk atas latar keputusan pemerintah menunda pelaksanaan pilkada yang semula September karena adanya kesadaran atas bahaya wabah Covid-19.

"Sementara keselamatan rakyat oleh negara dipandang menjadi prioritas yang lebih utama," jelasnya.

Sesungguhnya kata Syam, terdapat indikator yang bisa digunakan mengukur apakah pandemi Covid-19 dikategorikan mendekati aman, yakni terdapat penurunan angka penularan.

Kemudian penurunan angka terjangkit PDP/kasus positif. Lalu penurunan kurva epidemi atau menggunakan data basic reproductive number ro dan rt.

"Indikator kesehatan masyarakat, status apakah sudah masuk zona hijau dan atau juga berdasarkan prediksi matematika. Sayangnya semua indikator kelihatannya tidak ada yang digunakan sebagai rujukan dalam mengambil keputusan," jelasnya.

"Boro-boro Covid-19 sudah hilang, melandai aja belum. Bahkan sebaliknya makin hari makin naik terutama di daerah-daerah. Dan itu diakui mendagri sendiri bahwa Covid-19 belum bisa dipastikan kapan berakhir," tegas Syam.

Kedua, surat dari gugus tugas dan badan penanggulangan bencana yang dijadikan alasan sebagai dasar penentuan jadwal pilkada sesungguhnya tidak sama sekali menyebut sama sekali Covid-19 sudah melandai.

Kata Syam, melainkan surat tersebut hanya menjelaskan bila pilkada akan dilaksanakan, maka memperhatikan standar protokler kesehatan. Dalam artian surat ini sebenarnya mengandung norma kebolehan bila syarat dipenuhi.

Meski demikian, dari sisi kemanfaatan surat ini menjadi banci dalam perlindungan keselamatan warga atas wabah itu. Sebab secara teori tidak ada jaminan orang yang bekerja secara protokler kesehatan tidak akan terjangkit virus Covid-19 apalagi dalam intensitas pertemuan yang memakan waktu cukup lama dan dalam jumlah yang besar.

"Standar protokol hanyalah upaya pencegahan, bukan kepastian," ujar Syam sembari mempertanyakan apakah
apakah pihak gugus tugas sudah mengkaji betul dampak luar biasa yang bisa terjadi  termasuk potensi akan ada klaster baru yakni pilkada.

Ketiga, ketersediaan anggaran. Sebenarnya ada dua isu besar dalam anggaran, yakni sumber pendanaan apakah apbn dan atau apbd serta besaran biaya yang dibutuhkan.

"Sangat disayangkan rapat Komisi II DPR bersama pemerintah dan penyelenggara kemarin dilakukan secara tertutup dan tidak memberi akses bagi publik secara maksimal," katanya.

Meski demikian kata Syam, data yang diperoleh keliatannya hasil rapatnya masih ambigu. Betul kemungkinan APBN, tapi dengan bahasa memperhatikan kondisi Keuangan Daerah (APBD).

"Ini sebenarnya cerminan pemerintah ada keraguan atas ketersediaan anggaran.
Terlebih dengan melihat usulan permintaan tambahan anggaran oleh KPU saja sudah mencapai  5 triliun. Belum termasuk untuk anggaran Bawaslu, pemerintah dan termasuk juga anggaran jaminan  perlindungan kesehatan bagi warga sebagai pemilih," jelasnya.

Jaminan keselamatan warga harus benar benar menjadi perhatian serius selain  jaminan atas hak pilihnya secara bebas dan berkualitas.

"Warga tidak boleh  dijadikan korban atas ambisi nafsu kuasa di balik pesta demokrasi," katanya.

Menurut Syam, berdasarkan data Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia menjelaskan kondisi keuangan daerah sekarang ini sedang terpuruk sesungguhnya sudah tidak memungkinkan untuk digelar pilkada dalam waktu dekat.

"Daerah-daerah baru saja melakukan refocusing budget dengan realokasi hingga 50 persen khusus pada komponen budget belanja barang dan jasa serta belanja modal yang kemudian digunakan untuk penanganan Covid-19. Fatalnya sektor pendapatan asli daerah juga terpuruk seperti perhotelan dan pajak restoran," kata dia.

Dampaknya jangankan untuk menambah anggaran? Sebaliknya berpotensi beberapa daerah kemungkinan akan membahas ulang untuk pengurangan dana hibah pilkada karena ketidakmampuan keuangan daerah.

"Jangankan penambahan alokasi anggaran,  juga total  hibah sebelumnya saja yang  sudah ditandatangani Pemerintah bisa jadi akan ditinjai kembali karena kondisi keuangan yg tdk menungkinkan," jelasnya.

Keempat, adalah dampak partisipasi pemilih yang pasti akan turun. Belajar dari beberapa negara yang melakukan pemilu atau referendum di tengah pandemi semuanya dikategorikan  hampir  gagal dalam partisipasi.

Pemilih akan takut ke TPS karena ancaman corona. Terlebih tidak ada standar baku protokeler yang ditetapkan selama tahapan  pilkada terutama pencoblosan
Bisa dibayangkan dalam satu TPS akan ada pergerakan warga sebagai pemilih sampai 500 orang berkumpul dalam satu titik belum termasuk  petugas dan saksi serta tim lain.

"Tidak akan ada  yang menjamin semua warga akan pake masker. Apakah akan dilarang masuk TPS. Bagaimana kalau ada satu orang saja PDP atau OTG. Yang jelas semua harus dijamin hak pilihnya secara berkualitas,"  ujarnya.

Laporan wartawan tribuntimur.com / Abdul Azis Alimuddin

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur

(*)