Wakil Ketua DPRD Makassar Minta Pilwali Makassar Ditunda

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar Adi Rasyid Ali (ARA) menyatakan, anggaran pemilihan wali kota (Pilwali) Makassar sulit ditambah jika harus dibebankan lagi kepada pemerintah setempat.

"Duit lagi susah, pendapatan lagi susah di era pandemi Covid-19 ini," kata ARA kepada Tribun, Kamis (4/6/2020).

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Makassar itu berpendapat sebaiknya Pilwali Makassar sebaiknya ditunda saja karena tidak ada jaminan soal kapan coronavirus disease 2019 (Covid-19) berakhir.

"Kalau protokol kesehatan yang digunakan, maka biaya pilkada, mulai dari tingkat TPS, PPS, hingga PPK dan lain-lainnya pasti ikut membengkak. Kenapa? Karena harus pakai masker, ada sabun atau hand sanitizer di setiap TPS, belum lagi petugas harus pakai baju alat pelindung diri," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa pelaksanaan haji 2020 saja bisa ditunda, kenapa pelaksanaan Pilkada serentak tidak dapat ditunda.

"Naik haji ditunda, pilkada dipaksakan, kan tidak elok, kurang pas dalam keadaan sekarang. Naik haji ditunda, pilkada tunda juga dong. Lebih banyak mudaratnya kalau sekarang dipaksakan," kata Adi.

Karena itu, ARA berharap pemerintah harus kembali memikirkan. Menurutnya, jauh lebih elok pelaksanaan Pilkada serentak ditunda ke 2021 daripada dipaksakan untuk dilaksanakan 2020.

"Mending duit Pilkada dipakai untuk bangun sekolah-sekolah, SD, SMP, dan SMA yang masih sangat kurang. Banyak siswa tidak mendapat bangku sekolah karena keterbatasan sekolah dan ruang kelas baru," jelasnya.

Ia menambahkan bahwa masyarakat akan sepakat kalau Pilkada serentak 2020 nanti setelah Covid-19 berakhir atau setidaknya 2021.

"Karena jangan sampai pilkada serentak yang dipaksakan tak berkualitas dan tidak produktif. Buang-buang anggaran," ungkap Adi.