Perppu Pilkada

Pakar Hukum Tata Negara UINAM: Kenapa Perppu Pilkada Tak Memuat Kampanye Medsos dan e-Voting

Syamsuddin Radjab menyinggung perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Instagram Syamsuddin Radjab
Syamsuddin Radjab 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM), Syamsuddin Radjab menyinggung Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

Perppu Pilkada itu ditandatangani Jokowi pada Senin (4/5/2020).

Nomenklatur perppu tersebut adalah Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

 "Dari sisi norma tak perlu ada Perppu, beberapa pasal di dalam Perppu sudah ada di Undang-Undang Pilkada," katanya dalam diskusi webinar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (LKBHMI), Sabtu (31/5/2020). 

Pakar Hukum Tata Negara ini mengatakan, pemerintah memasukkan pasal 120 yang memuat tentang frasa bencana non alam. 

"Pasal 120 hanya ingin memasukkan frasa bencana non alam. Di sini bencana itu adalah juga bentuk gangguan lainnya," katanya. 

Ia juga mengatakan, rancangan UU Pilkada, tak mengantisipasi adanya bencana alam seperti pandemi Covid-19 ini. 

Menurutnya, dalam pasal 122 A yang berisi Ayat (1) pasal tersebut mengatakan bahwa penundaan Pilkada 2020 dilakukan oleh KPU melalui keputusan KPU.

Pelaksanaan Pilkada lanjutan pasca penundaan pun menjadi wewenang KPU juga.

Kemudian, pada Ayat (2) disebutkan bahwa penetapan penundaan tahapan Pilkada dan penetapan Pilkada lanjutan dilakukan atas persetujuan KPU bersama pemerintah dan DPR.

Halaman
123
Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved