Sulsel Lawan Corona

Pemkot Makassar Keluarkan Perwali, Pemprov Sulsel Rencana Terbitkan Perda

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Muhammad Icsan Mustari mengatakan, perlu ada regulasi

Humas Pemprov Sulsel
Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Muhammad Ichsan Mustari 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perwali tentang protokol kesehatan akan diumumkan Pj Wali Kota Makassar. Jubir Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Makassar mengklaim ada ketegasan didalamnya.

Seiring berjalannya waktu, tidak hanya Makassar yang peningkatan pasien Covid-19 terus bertambah. 22 kabupaten/kota minus Toraja Utara sudah terkontaminasi pasien Covid-19.

Kepala Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Muhammad Icsan Mustari mengatakan, perlu ada regulasi yang mengatur 24 kabupaten/kota.

"Bahkan diwacanakan penerbitan Peraturan Daerah atau Perda yang mengatur tidak lebih pada penguatan sanksi, tapi penguatannya pada semua masyarakat yang ada, semua komponen masyarakat bisa terlibat dalam proses penatalaksanaan protokol kesehatan," ujar Dokter Ichsan via video conference, Jumat (22/5/2020).

Ia menjelaskan, Perda tersebut mengatur bagaimana ruang lingkupnya tidak hanya terkait tentang jaga jarak.

"Tetapi, bagaimana jaga jarak dilakukan di semua tempat, di semua waktu dan oleh semua orang," katanya.

Jadi, lanjut dia, ini menjadi pertimbangan dan bahan diskusi bagaimana new normal life dapat dilaksanakan.

"Nuansa Perwali yang lama dan baru secara prinsip sama. Cuman metodenya beda. PSBB fokus pembatasan, ke depan nanti new normal life, yang kita harapkan protokol kesehatan diutamanakan," ujarnya.

Ia menjelaskan, protokol ini diharapkan ada perubahan perilaku, dimana ekternal imun yakni, bagaimana perubahan perilaku untuk berdaptasi dengan Covid-19 dapat dijalankan.

"Pendapat pribadi saya, Covis-19 zero tidak mungkin. Tergantung kemampuan individu manusia. Bagaimana kita beradaptasi dengan kehidupan normal yang baru seperti harus pakai masker," ujarnya.

"Bukan seperti toko jangan dibuka, tetapi ada kehidupan baru untuk kita beradptasi dengan Covid-19. Seperti memperbanyak tempatt cuci tangan, kampanye gerakan menggunakan masker," katanya.

Ke depan, lanjut Ketua IDI Sulsel itu, usaha bila ada perpanjangan izin atau izin baru ke depan, dibuatkan surat pernyataan bahwa ruangannya disetting sehingga memenuhi physical distancing.

"Lalu diwajibkan petugas pakai masker. Artinya kalau dia buat penyataan, lalu dia langgar dengan janjinya sendiri, bukan karena kita," katanya.

Penulis: Muhammad Fadhly Ali
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved