Tak Terima Disentil 3 Menteri Jokowi, Anies Blak-blakan di ILC 'Kami yang di Lapangan Lebih Tahu'

TRIBUN-TIMUR.COM - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sempat disinggung oleh tiga menteri terkait Bantuan Sosial (Bansos).

Tiga menteri itu antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Hadir di acara Indonesia Lawyers Club (ILC) pada Selasa (12/5/2020), Anies Baswedan lantas memberikan klarifikasi.

Anies menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sengaja memberikan bantuan sosial lebih awal agar tidak terjadi kelaparan.

"Jadi dengan begitu masyarakat di DKI yang rentan mereka akan bisa survive karena kebutuhan pangannya terpenuhi."

"Jadi itu yang kita lakukan dan kita memutuskan untuk memberikan bantuan ini awal agar seperti yang katakan saya tadi tidak ada krisis pangan," ujar Anies.

Anies mengaku tidak ingin ada kekacauan lebih besar jika bansos tidak segera diberikan.

"Kalau ada krisis pangan kebutuhan pangan tidak terpenuhi, konsekuensinya sudah terbayang, akan ada masalah sosial dan ini di Jakarta risikonya menjadi besar," ungkapnya.

Anies mengatakan, awalnya semua berjalan lancar.

"Nah ini yang kita lakukan kemudian berjalanlah itu, sudah berjalan lancar tidak ada masalah dan antar jajaran juga tahu, wong ini kesepakatan bersama," ungkap dia.

Selain itu, Anies mengatakan dirinya juga sudah melaporkan kebijakan itu kepada para menteri pada saat rapat koordinasi.

"Pada waktu itu tanggal 2 April dan mereka tahu, dan 9 April itu ada rakor dipimpin oleh Pak Mendagri, Pak Mendagri berinisiatif untuk melakukan rakor dengan semua menteri di situ hadir juga semua Menko, Mensos, semua menteri-menteri yang relevan."

"Pada pertemuan tanggal 9 itu pun saya laporkan pada semuanya bahwa DKI Jakarta mulai hari ini tanggal 9 mulai membagikan sosial kepada keluarga-keluarga, sebelum bantuan Pemerintah Pusat dimulai untuk memastikan tidak ada kekurangan pangan di Jakarta," jelas Anies.

• Di ILC, Bupati Botim Kagum Aksi Jokowi Bagi Sembako Presiden Pakai Mobil, Kita Harus Lari-lari

Gubernur 50 tahun ini mengaku semuanya berjalan lancar hingga Menteri Sosial, Juliari P Batubara sempat bertanya mengapa ada bantuan dobel.

"Ini lancar enggak ada masalah, baru kemudian minggu lalu muncul problem ketika Pak Menteri bertanya 'kok penerimanya sama'."

"Muncul polemik, muncul 'kok dobel' kemudian ada pertanyaan ini bagaimana dengan Jakarta dan DKI, bagaimana kesepakatan dulu?" ujar Anies.

Anies menjelaskan bahwa sejak awal kesepakatan tidak ada bantuan per orang.

Dengan tegas, Anies menyebut pihaknya yang berada di lapangan lebih tahu apa yang terjadi.

"Kesepakatan dulu kan ada 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang, nah Bang Karni dan semua hadirin ILC yang semua kita hormati."

"Bagi kita yang berada di lapangan ya mengetahui secara detail, tahu persis, sudah tidak ada diskusi perorang, 1,1 juta orang dan 2,6 juta orang itu diskusi orang sudah selesai zaman dahulu," tegasnya.

• Warga Anies Menangis di ILC Tadi Malam, Ngaku Tak Dapat Bansos Corona karena KTP: Gadaikan BPKB Dulu

Anies menuturkan, Kementerian Sosialpun seharusnya sudah tahu karena sudah terjadi kesepakatan sebelumnya.

"Kita sudah bicaranya per keluarga dan bantuan dari Kementerian Sosial pun adalah per keluarga bukan per orang."

"Artinya sudah sama-sama sepakat tidak ada lagi unit orang, adanya unit keluarga," ucapnya.

Selain itu, Anies menegaskan membantah ada ada bantuan double dari Pemda dan Pemerintah Pusat.

Bansos yang diberikan Pemda merupakan kebutuhan pokok sehingga saat Pemerintah Pusat memberikan bantuannya, bansos dari Pemda sudah habis.

"Kedua, tentang dobel, tidak ada dobel di sini, karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi."

"Jadi kalau sebuah keluarga terima paket sembako dari Pemprov DKI Jakarta di tanggal 9 atau 10 lalu terima lagi paket sembako di tanggal 23 dari Pemerintah Pusat itu bukan double, karena itu habis dikonsumsi antara tanggal 9 sampai 23," jelasnya.

Lihat videonya mulai menit ke-8:42:

Anies Sebut Hanya 1,6 Persen yang Tidak Tepat Sasaran Jadi Sorotan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diketahui memberikan bansos kepada warga yang kurang mampu dan kondisi ekonominya terdampak pandemi Virus Corona.

Meskipun begitu, pemberian bansos ini menjadi polemik karena ada ketidakcocokan data penerima antara pemprov dengan pemerintah pusat.

Akibatnya, banyak bansos yang meleset atau diterima berlipat oleh peserta.

Menanggapi hal tersebut, Anies menyebutkan pihak penerima yang tidak melaporkan hal ini ke dinas terkait.

Awalnya, Anies menanggapi perbedaan data yang menjadi sorotan kritik pemerintah pusat saat ini.

"Sesungguhnya di lapangan, perlu saya sampaikan ada 1,6 persen orang atau keluarga yang tidak tepat. Itu dikembalikan," ungkap Anies Baswedan.

Ia menyebutkan sebagian besar penerima bansos yang sudah tepat sasaran tidak menjadi sorotan.

"Tapi 98,4 persen itu benar. Cuma yang benar itu enggak jadi berita, ya?" sindir Anies.

"Yang jadi berita yang 1,6 persen. Tapi 1,6 persen tidak dikoreksi," tambah dia.

"Jadi dari sisi itu sebetulnya tidak ada masalah," lanjut Anies.

Ia kemudian menuturkan alasan 1,6 persen penerima bansos yang salah sasaran.

Menurut Anies, selama ini banyak penerima bansos yang tidak

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan judul Disentil 3 Menteri Jokowi soal Bansos, Anies Baswedan di ILC: Kita yang Ada di Lapangan Tahu Persis,