Iuran BPJS Kesehatan

DPR RI Protes Atas Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Disebut Abaikan Keputusan Mahkamah Agung

Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Tribunnews.com
BPJS Kesehatan 

TRIBUN-TIMUR.COM -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Meski sebelumnya telah dibatalkan Mahkamah Agung (MA).

Keputusan tersebut diambil di tengah pandemi virus corona.

Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Beleid tersebut diteken oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa (5/5/2020) lalu.

 

Kenaikan mulai berlaku pada 1 Juli 2020 mendatang.

Hal tersebut mendapat reaksi dari Anggota Komisi IX DPR Kuniasih Mufidayati.

Iuran BPJS Kesehatan Naik Mulai 1 Juli 2020, Ini Alasan Pemerintah

Waduh, Presiden Jokowi Kembali Naikkan Iuran BPJS Kesehatan Hampir 100 %, Ini Rinciannya, Peserta?

Ia menilai Jokowi telah mengabaikan putusan Mahkamah Agung soal Iuran BPJS Kesehatan.

Kurniasih menjelaskan, putusan Mahkamah Agung hanya membatalkan ketentuan Pasal 34 dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019.

Sedangkan, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 mengatur banyak hal lainnya yang tidak diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Alasan pembatalan Mahkamah Agung atas Pasal 34 Perpres 75/2019, karena pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang SJSN dan Undang-Undang BPJS.

Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pendemi corona saat ini.
Presiden Joko Widodo kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pendemi corona saat ini. (Istimewa)
Halaman
123
Editor: Ansar
Sumber: Tribunnews.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved