SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming ILC TVOne, Topik 'Kisruh Bansos: Sengkarut Antara Pusat & Daerah'

Sebab, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial dan institusi yang lain masing-masing punya program bantuan dalam penanganan covid-19.

“Kalau program-program setiap kementerian ini saling diintegrasikan, maka tidak akan ada ceritanya susu kental manis masuk dalam bansos,” tegas Luluk.

Ia mencontohkan, Pemerintah bisa membeli bahan-bahan pangan yang surplus di masyarakat akibat rendahnya daya beli masyarakat seperti ayam, telur dan cabe untuk dibagikan kembali ke masyarakat dalam bentuk bantuan.

Untuk memudahkan distribusi ataupun mencegah agar bahan tersebut tidak rusak, bahan pangan tersebut dapat diolah ataupun dijadikan produk beku.

“Cara-cara kreatif seperti ini yang perlu dilakukan saat ini, dan inilah yang dilakukan oleh Vietnam, dan negara lain.

Dalam keranjang bantuan pangan isinya makanan bergizi , bukan junkfood seperti mi instan dan susu kental manis yang dapat membuat antibodi menurun,” pungkas Lulu.

Sementara itu, Kasubdit Pengelolaan Konsumsi Gizi Direktorat Gizi Masyarakat Kemenkes Dyah Yunniar Setiawati, SKM, MPS membenarkan bantuan sosial untuk masyarakat terdampak covid-19 masih jauh dari aspek pemenuhan gizi masyarakat.

“Sekarang bagaimana agar ketersediaan pangan bisa diakses oleh masyarakat.

Harapannya, keluarga-keluarga yang telah menerima bantuan dapat memenuhi kebutuhan yang lain, terutama kebutuhan protein untuk anak,” ujar Dyah.

“Susu kental manis bukan produk susu, ini salah kaprah. Sebaiknya dalam bantuan tidak ada susu kental manis,” pungkas Dyah.

Anies Jawab Tudingan Sri Mulyani

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sempat menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang mengatakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi mempunyai anggaran untuk memberikan bantuan sosial ( bansos) kepada warga terdampak Virus Corona ( covid-19). 

Menurut Anies, Pemprov DKI telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 5,032 triliun untuk pelaksanaan bansos.

Anggaran ini dimasukkan dalam pos Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

"Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp 5,032 Triliun dalam rangka penanganan covid-19," kata Anies Baswedan dalam keterangan pers pada Kamis (7/5/2020) malam.