Orangnya Prabowo Pasang Badan Buat Anies Baswedan Kalau Mau Dijegal Sri Mulyani Maju Pilpres 2024

TRIBUN-TIMUR.COM - Pilpres 2024 masih lama, tapi isu permainan politik sudah mulai dimunculkan.

Belum selesai wabah Corona di Indonesia, isu tentang siapa yang pantas duduki jabatan presiden menggantikan Joko Widodo sudah terdengar.

Baru-baru ini orangnya Prabowo Subianto di Partai Gerindra terang-terangan pasang badan buat Anies Baswedan.

Masalahnya?

Menteri Jokowi Sri Mulyani melayangkan pernyataan soal Anies Baswedan angkat tangan penyaluran dana bansos.

Nama Menkeu itu langsung ramai di Twitter.

• Beredar Kabar Harun Masiku Buron KPK Ditembak Mati,Sengaja Jadi Tumbal Tutupi Korupsi Pejabat Lain?

• Banyak Bekas Cupang di Leher, Ibu Kaget Anak Akui Sudah Berapa Pria yang Berhubungan Dengannya

Ada tudingan jika Sri Mulyani sembunyikan dana bantuan untuk DKI Jakarta

Tanda pagar atau tagar #JengSriBalikinDuitDKI sempat menduduki Trending topik di twitter, Sabtu (9/5/2020) lalu.

Salah satunya dituliskan akun @Mr_Marchian0: Apabila yg melahirkan Hoax adalah penduduk Istana. Apakah penegakkan hukum bisa segalak yg sudah-sudah ?

juga akun @politikus badut yang menampilkan video bansos yang ditayangkan di Kompas TV, katanya Jika #JengSriBalikinDuitDKI dlm waktu dekat ini, mau pilih di cicil atau sekaligus

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah telah menyalurkan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona (covid-19).

Bansos yang disalurkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH) misalnya, realisasi penyaluran PKH telah mencapai Rp 16,56 triliun hingga 6 Mei 2020.

Besaran tersebut termasuk untuk tambahan peserta PKH sebanyak 710.885 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan total nilai Rp 143,07 miliar.

Selain itu paket bantuan berupa sembako yang disalurkan melalui program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pemerintah telah menyalurkan untuk 15,2 juta KPM dari target 20 juta KPM.

"Artinya masih ada space untuk sampai 20 juta. Ada yang mengatakan ada kelompok yang belum masuk. Itu harusnya di update di Kemensos (Kementerian Sosial) untuk bisa mendapatkan bansos," ujar Sri Mulyani ketika memberikan penjelasan melalui video conference, Jumat (8/5/2020).

"Jadi bukan masalah anggaran, tapi lebih ke focusing target dan data," jelas dia.

Bendahara negara itu lebih lanjut merinci, untuk bansos berupa paket sembako yang disalurkan di DKI Jakarta, pemerintah telah mencairkan untuk 947.125 KPM dengan total nilai bantuan Rp 284,37 miliar.

Sementara, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk bantuan 1,1 juta KPM di DKI Jakarta.

Adapun untuk bansos tunai di luar Jabodetabek, pemerintah telah mencairkan Rp 3,48 triliun untuk 5,82 juta KPM yang disalurkan baik melalui bank maupun kantor pos.

"Untuk yang masuk dalam DTKS (Data terpadu Kesejahteraan Sosial) tapi belum dapat transfer kemungkinan memang belum ditransfer atau perlu dicek lagi. Tapi bansos yang berupa BLT maupun sembako masih ada tambahan 9 juta yang akan di-cover," jelas Sri Mulyani.

Tuding Sri Mulyani main politik

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI Jakarta M Taufik menuding Menteri Keuangan Sri Mulyani bermain politik.

Hal ini disampaikan Taufik menanggapi pernyataan Sri Mulyani yang menyebut Gubernur Anies Baswedan angkat tangan soal dana penyaluran Bantuan sosial (Bansos) yang akan diberikan kepada 1,2 juta warga miskin dan rentan miskin di Jakarta selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam menanggulangi Corona di Ibu Kota.

"Sudah Main Politik. Tuduhan Menkeu Sri Mulyani bukan hanya tidak sejalan dengan upaya Gubernur Anies," kata Taufik saat dikonfirmasi Jumat (8/5/2020) seperti dikutip dari gelora.co.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini mengatakan bila pernyataan Sri Mulyani ini hanya ingin menjegal langkah Anies Baswedan menuju Pemilihan Presiden pada 2024, maka tak seharusnya menggunakan cara dan mengeluarkan pernyataan yang memojokan.

"Kalau tujuannya ingin menjegal Anies Baswedan di kontestasi politik 2024, janganlah menggunakan cara yang tidak elegan," tegasnya.

Taufik lantas menilai pernyataan Sri Mulyani yang disampaikannya dalam rapat virtual bersama Komisi XI DPR RI itu tak lebih dari sebuah kabar bohong. Sebab faktanya kata dia, Anies sudah sangat siap menghadapi pandemi covid-19 ini.

"Saya membantah keras pernyataan Sri Mulyani tersebut. Pernyataan Sri Mulyani tersebut 100 persen tidak sesuai fakta alias hoaks,"ucapnya

Bahkan kata Taufik, Pemprov DKI malah lebih siap menghadapi wabah yang mendunia itu ketimbang Pemerintah Pusat sendiri.

"Faktanya Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Anies Baswedan justru lebih dulu memberikan Bansos kepada warga Ibukota yang terdampak covid-19 ketimbang Pemerintah Pusat,"tutupnya.

Disebut Sri Mulyani DKI tidak Mampu Salurkan Bansos, Anies Siapkan Rp 5 Triliun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pihaknya telah menyiapkan dana penanganan covid-19 hingga Rp 5 triliun lebih.

Dana itu dimasukan dalam pos anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2020.

“Terkait kesediaan anggaran pelaksanaan bansos, Pemprov DKI Jakarta telah menyediakan anggaran dalam bentuk Belanja Tidak Terduga sebesar Rp 5,032 triliun dalam rangka penanganan covid-19,” kata Anies berdasarkan keterangan yang diterima dari PPID DKI Jakarta pada Kamis (7/5/2020) malam.

Menurutnya, dana tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu dan apabila dibutuhkan, jumlahnya dapat juga ditambahkan.

Kata dia, anggaran tersebut dialokasikan untuk penanganan tiga sektor.

Di antaranya penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan penanganan jaring pengaman sosial (termasuk bantuan sosial).

“Saat ini, Pemprov DKI Jakarta sedang dalam proses pendataan untuk distribusi bansos tahap dua,” ujar Anies.

“Pendataan itu dengan mendapatkan usulan dan masukan unsur RT/RW. Pemprov DKI Jakarta juga mendukung proses distribusi bansos dari Kemensos melalui tim Dinas Sosial dan Suku Dinas Sosial di masing-masing wilayah DKI Jakarta,” tambah Anies.

Dana yang dikucurkan ini naik sekitar Rp 2 triliun seperti yang diungkapkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta Edi Sumantri pada Jumat (3/4/2020) lalu.

Saat itu Edi memaparkan DKI menyiapkan dana untuk penanganan dan pencegahan penularan covid-19 mencapai Rp 3,032 triliun.

Sampai April, anggaran BTT yang telah dialokasikan sebesar Rp 1,032 triliun, dan akan ditambahkan Rp 2 trilun untuk digunakan sampai akhir Mei mendatang.

Anggaran tersebut merupakan anggaran riil, karena pengalokasian anggarannya telah ditandatangani berdasarkan aturan sejak 19 dan 26 Maret 2020.

Adapun dasar hukum alokasi anggaran tersebut adalah Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Kemudian Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Adapun alokasi anggaran tersebut berasal dari pemanfaatan BTT, penundaan sejumlah Penanaman Modal Daerah (PMD) khususnya anggaran infrastruktur pelaksanaan Formula E, penundaan pembelian tanah, pemangkasan tunjangan kinerja daerah (TKD) pegawai dan sebagainya.

Nantinya anggaran ini dimanfaatkan oleh Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan sejumlah Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) terkait dalam penanggulangan covid-19.

Sebelumnya, Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak mampu menyalurkan bansos untuk 1,1 juta warganya. Sebab DKI tak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta warga Jakarta.

Menurutnya, jumlah penerima bansos secara keseluruhan ada 4,7 juta kepala keluarga (KK). Awalnya 1,1 juta warga DKI ditanggung pemerintah daerah, sedangkan sisanya 3,6 juta warga lain ditanggung pemerintah pusat.

Namun lantaran DKI meminta 1,1 juta warganya ditanggung pemerintah pusat, sehingga total yang dibebankan kepada pemerintah pusat menjadi 4,7 juta KK.

“Kemarin dapat laporan dari pak Menko PMK (Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy), DKI yang tadinya cover 1,1 juta warga mereka, namun tidak ada anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk cover 1,1 juta warga DKI,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI pada Rabu (6/5/2020). (faf)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Sri Mulyani Soal Bansos: Masalahnya Bukan di Anggaran..." Artikel ini telah tayang di tribunkaltim.co dengan judul Langkah Anies Jadi Presiden Bisa Terancam, Anggota Prabowo Ini Beber Kejanggalan Tuduhan Sri Mulyani, https://kaltim.tribunnews.com/2020/05/12/langkah-anies-jadi-presiden-bisa-terancam-anggota-prabowo-ini-beber-kejanggalan-tuduhan-sri-mulyani?page=all.