Bantuan Langsung Tunai
BLT di Mamasa Dinilai Tidak Tepat Sasaran, Dinsos Akui DTKS Tak Diperbarui Sejak 2015
Beberapa hari lalu, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mendapat sorotan publik.
Penulis: Semuel Mesakaraeng | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUNMAMASA.COM, MAMASA - Beberapa hari lalu, data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat mendapat sorotan publik.
Pasalnya, selain terdapat data ganda, juga dinilai tidak tepat sasaran lantaran ada sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dan aparat desa yang terdaftar sebagai penerima manfaat.
Hal itu dikeluhkan salah seorang warga yang mengaku bernama Markus, Warga Desa Osango, Kecamatan Mamasa.
Markus menyebutkan, dia memiliki bukti data penerima BLT yang dia nilai tidak tepat sasaran.
Menurutnya, di Desa Osango terdapat beberapa warga yang didata sebagai penerima BLT yang berstatus sebagai aparat desa.
"Saya punya data dari dinas sosial yang menerima bantuan dari Kemensos," kata Markus kepada wartawan lewat sambungan telepon, Jumat (8/5/2020) siang.
Dia mengatakan, sesuai bukti yang ia miliki, terdapat beberapa warga yang dinyatakan dobel menerima BLT dari pemerintah.
"Setelah saya pelajari, lucunya ada yang dapat bantuan PKH, masih juga dapat BLT dari Kemensos," tuturnya.
Bukan hanya itu, bahkan menurutnya ada warga di desa itu, suami dan istri sama-sama mendapat BLT.
"Ada juga aparat desa yang dapat, bahkan ada warga yang sudah meninggal empat tahun lalu masih dapat," katanya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Sosial Mamasa, Lonny menerangkan, sejak tahun 2015, tidak pernah dilakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Kata dia, hal itu diakibatkan karena tidak adanya anggaran yang tersedia untuk melakukan pendataan.
"Saya dilantik Februari 2020 dan saya tanyakan ke staf terkait validasi data tersebut, tetapi jawabannya tidak pernah dilakukan pendataan karena keterbatasan anggaran," terangnya kepada wartawan saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (12/5/2020) siang.
Meski begitu, saat ini pihaknya masih tengah melakukan validasi data yang diterima dari Kementerian Sosial.
"Sudah ada data yang kita terima dari pusat, berdasarkan DTKS hasil sensus penduduk tahun 2015," jelasnya.