Ini Alasan PSBB Makassar Akan Diperpanjang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kota Makassar, Ismail Hajiali, mengatakan tujuan terukur dari pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Kota Makassar, yakni bagaimana kasus kematian tidak meningkat, dan pasien sembuh terus bertambah.

Selain itu, PSBB membatasi pergerakan orang.

"Memang di sana-sini masih ada orang tidak disiplin saat PSBB tahap pertama. Kalau ada tahap kedua, ini jadi evaluasi tim gugus tugas," ujar Ismail via video conference Selasa (5/5/2020) malam.

"Saya tidak mendahului, bila melihat indikator, kemungkinan (PSBB) bisa diperpanjang jilid dua," jelas Ismail.

Indikator yang dilihat, jumlah kasus terpapar dan terjangkit Covid-19 di Makassar terus bertambah.

"Dalam bahasanya Pak Pj Wali Kota Makassar (Iqbal Suhaeb) kepada media. Kalau sudah 0 persen, tidak ada lagi tambahan positif dan PDP dan semua dalam perawatan saja, yah sudah selesai. Namun ini belum," ujar Ismail.

Saat ini, lanjut Ismail, yang dikhawatirkan ada Orang Tanpa Gejala (OTG) yang masih perlu dipantau dan dibutuhkan tingkat kesadarannya.

"Siapa yang tahu mereka melakukan kedekatan atau berinteraksi dengan pasien positif. Inilah kita lakukan pembatasan," ujarnya.

Bila PSBB jilid kedua dilakukan, evaluasi apa yang harus dilakukan?

"Kita ketahui tahap kedua butuh proses. Dalam pengajuan perpanjangan PSBB tahap kedua ini, ada beberapa kritieria. Mulai dari jumlah kasus dan kematian meningkat, penyebaran signifikan, tetap epidemologinya, dan memerhatikan kejadian di kota Makassar terhadap transmisi lokal," jelas Ismail.

"Lalu ada evaluasi tahap pertama menjadi laporan untuk menuju ke tahap kedua. Perjalanan menuju 2 pekan, selain penanganan medis, juga terkait sembako," ujar Ismail menambahkan.

Ia mengklaim, begitu terbukanya Gugus Tugas Makassar menerima pengaduan sehingga banyak data aduan tunggu.

"Persoalannya, ada masyarakat yang empat namanya. Setelah tercatat namanya di RT, pergi lagi mendaftar di Dinsos, ada lagi yang melapor dengan orang-orang tertentu. Makanya, pemerataan harus dilakukan melalui seleksi. Kitakan pakai NIK, diupayakan tidak ada yang double," ujarnya.

Selain itu, penyediaan sembako pun masih jadi masalah bagi Pemkot Makassar.

"Sekarang baru 30 persen tersalurkan. Sisanya masih dalam proses. Seandainya paket itu hanya beras dan mi instan lancar saja penyalurannya, tapi kan ini harus lengkap. Jangan sampai hanya itu yang disalurkan, tidak lengkap jadi problem masyarakat lagi," jelasnya.