Pemprov Sulsel Minta Kemenaker Transpasan Terkait Lulusan Gelombang I Prakerja

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tenggat waktu pengumuman 200.000 peserta gelombang pertama program Kartu Prakerja molor dari yang direncanakan.

Seharusnya, batas akhir penguman peserta Kartu Prakerja dilakukan pada hari ini, Senin (20/4/2020) pada pukul 10.00 WIB bersamaan dengan membuka pendaftaran untuk gelombang pertama. Namun, target pemerintah tersebut meleset dari perkiraan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Andi Darmawan Bintang ogah menanggapi hal tersebut, ia lebih menekankan pada transparansi data terkait pendaftar kartu prakerja gelombang pertama, yang lolos per provinsi.

 "Data yang lulus sudah ada yang masuk. Namun jumlah yang pasti lulus tidak dapat kami pantau," kata Darmawan via video conference, Senin (20/4/2020) malam.

"Ini dikarenakan, hal tersebut dijalankan Kemenaker, yang langsung menginfokan kepada pekerja pendaftar," jelasnya.

Namun, itu membuat provinsi termasuk Sulsel mempertanyakan hal tersebut.

"Selayaknya kita diberikan informasi oleh Kemenaker berapa sebenarnya yang lulus per provinsi," ujarnya.

"Hal ini tidak lain untuk mengetahui serapan kuota dari Kemenaker sudah berapa banyak. Kan kita punya kuota 158 ribuan. Nah bisa dikontrol," ujarnya.

Sebelumnya, kata Darmawan, usaha yang dilakukan Disnakertrans Sulsel yakni membuka posko pendaftaran kartu prakerja.

"Ini mengakomodasi pekerja yang tidak mengetahui IT dalam proses pendaftaran. Saat dibuka, ada 165 pekerja yang mendaftar online. Dan ada yang kami bantu sudah lulus," klaim Darmawan.

Ia menginformasikan, bahwa berita di medsos terkait kartu prakerja yang ditutup tidak benar.

"Yang ditutup itu gelombang pertama yang mendaftar pada 11-16 April. Nah gelombang kedua digelar 20 April ini. Yang belum mendaftar, silakan mendaftar. Yang belum lolos, silakan mendaftar kembali. Namun hanya sebanyak 2 kali mendaftar, setelah itu diberi kesempatan mendaftar," jelasnya.

Seperti diketahui, Direktur Komunikasi Program Kartu Prakerja Panji Winanteya Ruky mengatakan penundaan pengumuman dikarenakan Project Management Office (PMO) atau manajemen pelaksana masih mendata lebih detil lagi data para calon peserta.

Dia mengatakan, proses verifikasi yang dilakukan manajemen dilakukan secara lebih hati-hati untuk memastikan penerima manfaat benar-benar orang yang membutuhkan.

"Jadi pengumuman gelombang pertama diundur karena mengambil langkah ekstra verifikasi karena concern utama kami supaya bantuan benar-benar diterima oleh orang yang membutuhkan," kata Panji dalam video conference, Senin (20/4/2020) dilansir Kompas.com