Golkar Sulsel Minta Pemprov Sulsel Ajukan PSBB untuk Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Selatan (Sulsel) secara tegas meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel dan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Permintaan itu disimpulkan dalam Rapat Pengurus Terbatas Diperluas DPD I Golkar Sulsel dan pimpinan DPD II Golkar kabupaten/kota melalui Teleconference.

Rapat itu dipimpin Plt Ketua DPD Golkar Sulsel, Nurdin Halid di kediamannya Raffles Hills, Cibubur.

Pihak-pihak yang diikutsertakan dalam Rapat pengurus Terbatas Diperluas, yakni Fraksi Partai Golkar DPRD Sulsel, DPD Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Selayar, Maros, Pangkep.

Kemudian DPD Barru, Parepare, Pinrang, Sidrap, Wajo, Sinjai, Enrekang, Toraja, Toraja Utara, Luwu, Luwu Utara, dan Luwu Timur. Yang tidak hadir sampai rapat berakhir adalah Bone, Soppeng, dan Palopo.

Dalam rapat, Nurdin menyampaikan bahwa Makassar menjadi daerah yang paling terpapar Covid-19 di Sulsel.

"Akibatnya Sulsel mejadi zona merah akibat penyebaran di Kota Makassar yang tinggi, karena Makassar penyumbang terbesar sehingga Sulsel zona merah," ujar waketum DPP Golkar ini dalam rilisnya ke tribun-timur.com, Senin (13/4/2020).

Inilah yang melatari mengapa Golkar Sulsel meminta agar Pemprov mengajukan usulan PSBB untuk Makassar. Makassar saat ini menjadi sentrum penyebaran Covid-19 di Sulawesi Selatan.

Selain masalah Covid-19, rapat juga membahas aktivitas keagamaan pada Bulan Ramadan yang akan memasuki puasa pada 24 April.

DPD Golkar Sulsel memandang perlunya pendekatan khusus (special treatment) agar momen suci bulan Ramadhan tidak menjadi pemicu kerawanan akibat penyebaran Covid-19.

Salah satu yang akan diprogramkan DPD Golkar Sulsel adalah Gerakan Zakat Infaq dan Sadaqah (ZIS).

Rapat merekomendasikan kepada bidang Keagamaan DPD Golkar Sulsel untuk merumuskan konsep dan langkah-langkah Gerakan ZIS ini.

Output ZIS diorientasikan untuk meringankan beban pihak-pihak yang  terdampak oleh Pandemi Covid-19, seperti kalangan miskin, kalangan bawah, dan sebagainya.

Poin-poin hasil rapat adalah sebagai berikut:

1. Golkar se-Sulsel sepakat membentuk TIM PEDULI COVID-19, yang nama timnya disesuaikan dengan kab/kota
masing-masing.

2. Golkar se-Sulsel sepakat untuk membentuk TIM ZIS (Zakat Infaq Shodaqoh) GOLKAR. TIM ZIS ini akan mengumpulkan materi dari kader, fungsionaris dan pengurus Golkar se-Sulsel. Materi ZIS yang terkumpul ini akan disalurkan kepada masyarakat miskin dan yang terdampak Covid-19. Penyalurannya dilaksanakan pada Ramadhan. Sekretariat (Posko) TIM ZIS dan PEDULI COVID19 di tempatkan di kantor DPD Golkar kabupaten/kota.

3. Golkar Sulsel sesuai arahan dari DPP Golkar, menginstruksikan kepada DPD Kab/kota untuk melanjutkan kegiatan Golkar Peduli Covid-19, dengan fokus pada penyaluran bantuan APD untuk rumah sakit rujukan Covid-19, petugas medis dan penyaluran bantuan lainnya untuk masyarakat luas.

4. Golkar Sulsel menginstruksikan kepada DPD kabupaten/kota melalui anggota Fraksi Partai Golkar untuk mendorong agar pemerintah daerah kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan memprioritaskan penggunaan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampak sosialnya, paling kurang 50 persen dari belanja Modal Daerah di APBD 2020.

5. Seluruh komponen partai GOLKAR hingga pengurus desa/ kelurahan, diminta berperan aktif membantu pemerintah menanganani Covid-19, dan segera bekerja untuk itu.

6. Golkar Sulsel menunjuk M Arfandi Idris Ketua Tim Peduli COVID19 dan Zulkifly Zain sebagai Ketua Tim ZIS.(*)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)