Bukan PSBB, Tapi PSBK Ala Sulsel, Dinkes: Tak Ada Sanksi, Kami Massifkan Edukasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka tambahan pasien positif Covid-19 di Sulsel kembali menyentuh rekor tertinggi di angka 44 pasien, Minggu (12/4/2020).

Ini sejak pengumuman pasien positif Corona pertama oleh Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah di kediamannya, Kamis (19/3/2020) lalu.

Gugus Tugas Penanggulangan Percepatan Pandemi Covid-19 Sulsel sepakat, melakukan Pembatasan Sosial Berskala Kecil (PSBK) dengan program Jaring Pembatas Sosial.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan, Husni Thamrin mengatakan PSBK memang ada empat kabupaten/kita yang mencolok.

"Makassar, Gowa, Maros dan Sidrap. Sesungguhnya epicentrum atau pusat penyebaran Covid-19 di Sulsel itu ada di Makassar. Jadi kita fokus pada Kota Makassar," kata Husni via video conference, Minggu (12/4/2020).

Ibu kota Sulsel ini, Gugus Tugas sudah memetakan, ada empat kecamatan dengan angka positif dan meninggal terbesar.

"Kecamatan Tamalate, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Makassar. Dari situ, kita detailkan lagi mana kelurahan dengan angka PDP, positif dan meninggal tertinggi," ujar Husni.

Ia mencontohkan seperti di Kecamatan Rappocini, ada di Kelurahan Buakana dan Kelurahan Gunung Sari.

"Apa yang akan dilakukan? Pertama mengedukasi secara massif kepada masyarakat. Kita akan turunkan tenaga edukasi. Ini akan dikoordinasikan ke Pemkot Makassar," ujarnya.

Kedua, lanjut Husni, akan ditempatkan tempat cuci tangan di beberapa sudut atau lorong.

"Ketiga dilakukan pembagian masker. Ada masyarakat yang sulit terakses, makanya diupayakan dua masker kain gratis per orang. Satu hari dipakai, satunya dicuci," katanya.

Keempat, akan dilajukan penyemprotan secara massif. "Penyemprotan cairan disinfektan dalam artian bukan yang pakai mobil, tapi menyemprot langsung ke halaman rumah yang bisa disentuh oleh manusia. Seperti gagang pintu, meja, kursinya. Ini dilakukan secara massif, artinya ini hari dilakukan, satu minggu tidak. Tapi setiap hari dalam 2 minggu," katanya.

Kelima, akan dilakukan rapid test yang berisiko. "Yang mana kelompok beresiko? Kelompok lansia yang 59 tahun ke atas. Kalau kita lihat data yang terkena Covid-19 dan meninggal di usia tersebut. Lalu yang memiliki penyakit penyerta seperti diabetes, jantung nah ini beresiko Asma. Kelompok ini akan dilakukan rapid test, ketika ada hasilnya langsung isolasi mandiri," ujarnya.

Namun tidak semua mampu melakukan isolasi mandiri. Itu terlihat di rumahnya tidak ada kamar. Bahkan di petak mereka enam berkumpul.

"Nah saat mereka tidak bisa isolasi Mandiri. Ini akan ditampung di BPSDM (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia) selama 14 hari," katanya.

"Saya kira ini akan kita lakukan di beberapa titik-titik epicentrum Covid-19 di Makassar," ujarnya.

Apa yang dilarang saat PSBK dilakukan? Lalu apa sanksi yang didapatkan?

"Saya kira kita tidak sampai bicara sanksi. Tetapi kita melakukan edukasi. Bagaimana mengedukasi pakai masker, bagaimana tidak berkumpul, bagaimana menjaga jarak, kalau itu dilakukan secara massif pasti masyarakat akan ikut. Setiap hari penyemprot datang, mereka akan sadar," katanya.

Apakah akses keluar-masuk bagi warga tetap ada selama penerapan PSBK?

"Ia seperti itu, walauoun kita kasi askes, tapi tetap di rumah. Kuta tidak sampai aturan ada sanksi. Yang mau kita gencarkan adalah edukasi," katanya.

Program Jaring Pengaman Sosial

Sebelumnya, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulsel, Abdul Rahman Saleh mengatakan, program Jaring Pengaman Sosial yang dilahirkan usai rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Makassar, Kamis siang, menyetujui penganggaran sembako dan alat kesehatan senilai Rp 24 miliar lebih.

"Anggaran sebenarnya Rp 24 miliar lebih, sementara belum kita terima Rp 8,5 miliar dari DPRD Provinsi. Oleh sebab itu yang kami jalankan dengan total anggaran Rp 16,3 miliar. Ini kita ramu untuk pengadaan logistik terkhusus sembako dan alat kesehatan," ujar Abdul Rahman dalam vidcon belum lama ini.

Dari Rp 16,3 miliar itu, hampir 18 persen ditujukan ke Kota Makassar. "Dari anggaran Rp16,3 miliar, Rp 2,9 miliar itu kita peruntukkan untuk Makassar sebagai daerah yang zona merahnya paling tinggi," katanya.

Terkait anggaran tersebut, pihaknya telah bekerja sama dengan Tim Penggerak PKK Sulsel khususnya untuk pemberian bantuan pangan pada daerah yang masuk zona merah.

Hal itu terkait bantuan pangan yang akan disalurkan dalam waktu dekat ini. Pihaknya menyebut ada 10 item pangan dan 6 item peralatan medis yang disalurkan.

"Untuk 10 item yang kami siapkan khusus pangan meliputi beras, mi instan, minyak goreng, telur, gula pasir, tepung terigu, ikan sarden, teh, biskut dan kopi," sebutnya.

"Untuk peralatan kita ada tangki semprot kapasitas 16 liter, cairan disinfektan, masker, hand sanitizer, alat APD dan sarung tangan karet," jelas Rahman.

Kendati demikian, pihaknya mengaku untuk perlengkapan medis tersebut dikhususkan bagi relawan yang akan melakukan pendistribusian pangan.

"Bantuan tersebut bertahan 14 hari ke depan. Dengan estimasinya, Rp 400 ribu per kk (Kepala Keluarga). Bisa bertahan 14 hari ke depan," ujarnya.

Bagaimana setelah 14 hari? "Kalau anggarannya dipersiapkan lagi, Dinsos siap. Kenapa? Di 24 kabupaten/kota kita punya relawan sosial yang siap bekerja untuk mendistrubusikan logistik banyak ada 3 ribu orang," ujarnya.

Terkait pengajuan anggaran, lanjut dia akan dilakukan Dinsos.

"Namun kewenangan soal anggaran ada di pimpinan, insya Allah Dinsos akan tetap melakukan upaya itu, sepanjang kita sudah mendapat perintah dari pimpinan," kata Rahman(tribun-timur.com)

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, @fadhlymuhammad

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp

Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)