THR PNS Dipotong

THR PNS Terancam Dipangkas karena Covid-19, Pengusaha Makassar: Jangan Korbankan Hak Pegawai

Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.

THR PNS Terancam Dipangkas karena Covid-19, Pengusaha Makassar: Jangan Korbankan Hak Pegawai
sukmawati/tribun-timur.com
Ivan Surianto David Tranku.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Presiden Joko Widodo tengah melakukan beberapa pertimbangan terkait pembayaran gaji ke-13 dan tunjangan hari raya (THR) untuk aparatur sipil negara (ASN) atau PNS di tengah pandemik virus corona (Covid-19).

Dalam paparannya ketika melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2020), Sri Mulyani mengatakan, pertimbangan pembayaran gaji ke-13 tersebut terkait dengan belanja pemerintah yang mengalami tekanan.

Sebab, pemerintah secara jor-joran menggelontorkan insentif kepada dunia usaha serta bantuan sosial untuk meredam dampak virus corona.

Selain itu, penerimaan negara juga diprediksi bakal mengalami ketidakstabilan akibat kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan di tengah pandemik.

Hal ini mendapat sorotan berbagai pihak, termasuk pebisnis ritel di Makassar, Ivan Surianto David Tranku.

Menurutnya, pemerintah sebaiknya tidak melakukannya meskipun kondisi keuangan negara memburuk.

Pegawai harus tetap mendapatkan haknya, sebagaimana mereka selama ini mengabdi untuk negara.

"Dalam kondisi apapun, pemerintah harus cerdas mencari jalan keluarnya, bukan dengan melalaikan hak pegawai yang gajinya untuk membiayai kebutuhan keluarganya," katanya saat dikonfirmasi Tribun Timur, Senin (6/4/2020).

Menurutnya, di tengah mewabahnya virus corona wajar saja jika keuangan negara anjlok. Namun, dalam kondisi krisis seperti ini, bukan berarti rasa berprikemanusiaan menjadi luntur.

"Kalau negara saat ini tengah krisis, bagaimana dengan para pegawai. Mereka jauh lebih krisis lagi. Lantas jika THR dipangkas, mereka makan apa saat Lebaran nanti. Sebaiknya hak pegawai tetap dikasih," bebernya.

Ia menambahkan, Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak kekayaaan tentunya hasilnya pun maksimal. Pemerintah tidak mesti bingung seperti sekarang ini sampai-sampai memangkas hak pegawainya dijadikan solusi.

"Kenapa kita tidak belajar dengan China? Atau negara lain yang terdampak? Ada tidak mereka mengorbankan hak rakyat, tentu tidak. Tapi, lihat beberapa negara kondisinya mulai normal. Kenapa Indonesia tidak bisa seperti itu," bebernya.

"Ayolah, pemerintah harusnya mencari solusi yang pas. Membantu orang lain boleh, asal jangan merugikan," pungkasnya.

Penulis: Sukmawati Ibrahim
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved