Dr Hasrullah: Pemerintah di Sulsel Harus Evaluasi Penanganan Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Banyak aturan atau imbauan yang dikeluarkan pemerintah daerah di wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel).

Utamanya dalam mempersempit penyebaran Covid-19 (Virus Corona) yang kini menjadi perhatian global.

Hanya saja, aturan itu hanya sebatas seremoni dan berjalan tidak efektif.

Hal itu disampaikan Wakil Dekan III Fisip Unhas, Dr Hasrullah MA saat dikonfirmasi, Minggu (5/4/2020).

Menurutnya, semua kebijakan memang berjalan sejak beberapa bulan.

Akan tetapi, banyak diantaranya belum efektif.

"Harus dilakukan evaluasi utamanya pola komunikasi pemerintah daerah. Pemprov Sulsel sebagai induk pemerintahan di Sulsel juga harus evaluasi kebijakan yang diterapkan," ujar Dr Hasrullah.

Berikut penjelasannya;

1. Apakah pemerintah telah serius melakukan pembatasan bepergian ke luar daerah/ luar negeri dan pembatasan aktivitas keluar rumah?

Di luar negeri sudah ada yang Lockdown dan sudah jalan, tetapi kita pembatasan wilayah tapi pencegahannya kita tidak lihat di lapangan.

Misalnya tidak ada orang sweeping di lapangan seperti yang dilakukan di India dan Srilanka.

Kalau mau bagus, memang ada sweeping tertentu tetapi jangan meniru seperti India dan Srilanka yang memakai kekerasan.

Kemudian pembatasan wilayah pemerintah juga harus siapkan kebutuhan bahan pokok di Sulsel.

Tapi apakah itu sudah disediakan? Saya kira belum ada penjelasan dari pemerintah karena sampai sekarang belum ada yang disalurkan.

Saya juga sepakat kalau Pangdam dan Kodam ambil alih penanganan Covid-19.