Update Corona Sulsel

Pemerintah RI Tetapkan Kebijakan PSBB, Ketua DPW PPP Sulsel Minta Realokasi Anggaran

Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat.

darullah/Tribunbarru.com
Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP, Muh Aras 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Indonesia saat ini telah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan status kedaruratan kesehatan masyarakat untuk menekan penyebaran wabah virus corona.

Oleh karena itu, tentunya akan ada anggaran yang besar untuk menjalankan kebijakan tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPW PPP Sulawesi Selatan (Sulsel), Muh Aras meminta pemerintah merealokasi anggaran sejumlah sector dan memanfaatkan anggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).

Dan program padat karya yang cukup besar khususnya di lingkungan mitra kerja Komisi V, dalam hal ini Kemendes PDTT, Kemen PUPPR, Kemenhub dll, untuk penanganan virus Covid-19.

"Sisa anggaran-anggaran tersebut sebaiknya diprioritaskan lebih kepada program penanganan penyebaran virus corona atau program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat di tengah kondisi pandemi corona ini," kata Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PPP kepada tribun-timur.com melalui rilisnya, Kamis (2/4/2020).

"Diantaranya yang bisa dimanfaatkan yaitu, untuk pengadaan alat kesehatan khusus penanganan Covid-19, dan pembelian Alat Perlindungan Diri (APD)," tuturnya.

"Atau mengarah kepada bantuan langsung yang dirasakan masyarakat, seperti sembako dan lain sebagainya," ujarnya.(*)

Laporan Wartawan TribunParepare.com, Darullah, @uull_darullah

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur: 

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Darullah
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved