Corona Virus
Menteri Haji Arab Saudi Minta Calon Jamaah Haji Bersabar, yang Ditunda Hanya Kontrak Layanan Haji
Kemenag Indonesia: Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Rencana Haji. Di Arab Saudi kini ada 10 korban meninggal dunia dari 1.563 kasus.
Penulis: Ari Maryadi | Editor: Thamzil Thahir
lihat foto
Kemenag Indonesia: Saudi Minta Tunda Kontrak Layanan, Bukan Tunda Rencana Haji
TRIBUN-TIMUR.COM, RIYADH - Sebelas pekan sudah, pemerintah Arab Saudi memutuskan menutup sementara aktivitas ibadah di Mekkah dan Madinah, menyusul wabah pandemi global Corona Virus 2019 (Covid-19).
Sejauh ini pemerintah Arab masih mengkhawatirkan penyelenggaraan Ibadah haji tahun 2020 tahun tidak bisa digelar karena merebaknya virus corona.
Namun, pemerintah Arab Saudi hingga kini belum memutuskan apakah akan tetap menyelenggarkan Ibadah haji tahun 2020 ini atau tidak.
Melalui Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr Muhammad Salih bin Taher Banten, pemerintah Arab Saudi hanya meminta kepada umat Islam di seluruh dunia untuk sabar menunggu.
Dikutip Arab News, "Kami sudah meminta negra-negara di dunia untuk tidak resah soal haji. Sabar. Biarlah kami dulu menyelesaikan (penanganan) wabah (COVID-19) ini, untuk kenyamanan dan kesehatan jamaah haji, Juli dan Agustus nanti," katanya menjawab pertanyaan Al-Ekhbariya TV.
Awal bulan Maret 2020 lalu, kerajaan sudah mengumumkan penundaan perjalanan umrah hingga ada pemberitahuan lanjutan.
Kerajaan juga sudah menunda sekitar 120 penerbangan internasional ke Mekkah dalam sebulan terakhir. Arab Saudi kini ada 10 korban meninggal dunia, 1.563 kasus. Sejauh ini kurva dampak mematikan wabah ini belum melandai.
Juru Bicara Kementerian Agama Oman Fathurahman di Jakarta, Rabu (1/4/2020) kembali menegaskan pemerintah Kerajaan Arab Saudi belum memutuskan menunda penyelenggaraan ibadah haji 1424 Hijriyah, yang dimulai pertengahan Juli 2020 mendatang.
"Yang diminta oleh otoritas haji di Arab Saudi itu hanya menunda penyelesaian kontrak haji dari masing-masing negara, hingga kondisi (pandemi Corona Virus) global membaik bukan penyelenggaraan hajinya," kata Oman Fathurrahman seperti dilansir situs kementerian Agama.
Penegasan kemenag ini menyusul disinformasi publik tentang wawancara Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Muhamad Saleh Benten dengan jurnalis Ekhbariyya TV di halaman Kabah, 31 Maret 2020, yang menyebar di Indonesia.
Pesan Menteri Haji Arab Saudi berbunyi, “Lidzalik, nahnu thalabna min al-Ikhwan Al-Muslimiin li jami’id duwal wal ‘alam at-tarayyuts fi ‘amali ayyi ‘uquud hatta tattadhahar- ru’yah (untuk itu, kami minta kepada umat muslim di berbagai negara untuk menunda kontrak apapun sampai kondisinya jelas).
Menjelaskan konteks penyataan pers Menteri Haji Saudi itu, Oman mengatakan, pemerintah Arab Saudi meminta negara mitra Haji di dunia untuk menunggu atau tidak buru-buru untuk melakukan kontrak pelayanan haji.
Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kontrak ibadah haji dikirim dan ditekan otoritas penyelanggara haji di Arab Saudi, tiga atau empat bulan sebelum pemberangkatan.Kontrak ini berisi perjanjian kerjasama dengan pihak kerajaan, muazazzah, semua stake holder kerajaan dan swasta bidang akomodasi, transportasi, kesehatan, dan fasilitas pendukung ibadah.
"Pemerintah Saudi kin masih fokus untuk memaksimalkan penyiapan fasilitas perhajian, dan penanganan wabah ketimbang mengurus administrasi kontrak,” jelas Oman..
"Ini seperti surat resmi yang disampaikan kepada Menag Fachrul Razi, Menteri Haji dalam wawancara itu meminta agar seluruh negara pengirim jemaah untuk menunda penyelesaian akad-akad atau kontrak haji," ujar Oman Fathurahman di Jakarta, Rabu (01/04).
Oman menambahkan, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama, mendapat mandat dari undang-undang untuk menyelenggarakan haji sebagai tugas negara. Karenanya, Kemenag berkomitmen menjalankan tugas ini semaksimal mungkin.
“Sepanjang pihak Saudi belum menyampaikan pemberitahuan secara resmi kepada Kementerian Agama terkait pembatalan haji tahun ini, maka kami tetap berproses seperti biasa,” tuturnya.
Sebab, lanjut Oman, penyelenggaraan haji diatur secara legal formal dalam taklimatul haj yang ditandatangani antara Indonesia dan Saudi. Proses penyiapan haji juga tidak hanya urusan pelayanan di Saudi. Urusan pelayanan di dalam negeri juga tidak kalah penting karena menyangkut pemenuhan hak dan kewajiban calon jemaah yang akan berangkat.
Umrah adalah bisnis besar bagi Arab Saudi dan tulang punggung rencana untuk memperluas jumlah pengunjung di bawah agenda reformasi ekonomi ambisius Putra Mahkota Mohammed bin Salman.
Membatalkan pelaksanaan haji akan menjadi hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di zaman modern.
Tetapi membatasi kehadiran dari daerah berisiko tinggi telah terjadi sebelumnya, termasuk dalam beberapa tahun terakhir selama wabah Ebola.
Mitigasi Haji
Seiring pandemi Korona (Covid-19) di dunia, termasuk Indonesia dan Saudi Arabia, Kementerian Agama juga telah menyiapkan skenario untuk memitigasi beragam kemungkinan dalam penyelenggaraan haji, termasuk jika akhirnya dibatalkan. Saat ini, Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah sedang menggarap detail-detail skenario supaya dapat dilaksanakan secara praktis dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.
“Nanti pada saatnya tentu akan kami sampaikan skenarionya,” pungkasnya.
Sekitar 2,5 juta jemaah dari seluruh dunia biasanya menjalankan ibadah haji yang dijadwalkan dimulai pada akhir Juli 2020.
Ibadah Haji juga merupakan sumber pendapatan yang signifikan bagi kerajaan Arab Saudi.
"Arab Saudi sepenuhnya siap melayani jemaah haji dan umrah," kata Mohammed Saleh kepada televisi Al-Ekhbariya yang dikelola pemerintah.
"Tetapi dalam keadaan saat ini, ketika kita berbicara tentang pandemi global, Kerajaan Saudi lebih fokus untuk melindungi kesehatan umat Muslim dan warga negara."
"Oleh karena itu kami telah meminta saudara kami umat muslim di semua negara untuk menunggu sebelum melakukan kontrak haji hingga situasinya jelas," katanya seperti dikutip dari kontan.co.id.
Selain menunda umrah, Arab Saudi juga telah menghentikan semua penerbangan penumpang internasional tanpa batas waktu.
