Update Corona Maros
PTB Akan Dibuka Lagi, HPPMI Maros Anggap Pemerintah Kontraproduktif
Pemerintah Kabupaten Maros berencana membuka kembali pusat wisata kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) pada 3 April mendatang.
Penulis: Andi Muhammad Ikhsan WR | Editor: Hasriyani Latif
TRIBUNMAROS.COM, TURKALE - Di tengah peningkatan status penanganan Covid-19 di Maros dari siaga ke waspada, Pemerintah Kabupaten Maros berencana membuka kembali pusat wisata kuliner Pantai Tak Berombak (PTB) pada 3 April mendatang.
Rencana ini pun menuai kritik oleh Ketua Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) Maros, Arialdi Kamal.
Menurutnya kebijakan ini harus dipertimbangkan secara matang mengingat Maros saat ini sudah masuk zona merah.
“Perlu dipertimbangkan ini, perasaan baru kemarin Pak Bupati menetapkan status waspada, nah ini malah sudah mau buka PTB kembali. Jelas menurut saya ini kontraproduktif juga dengan kampanye kita untuk tetap di rumah,” ujarnya, Selasa (31/03/2020).
Meski pemberlakuan kebijakan itu dibarengi dengan pengawasan ketat dari pemerintah dan hanya melayani pembelian ‘take a away’ atau dibawa pulang, kebijakan ini jelas akan tetap mengundang warga untuk berkerumun.
“Yah meskipun itu sistemnya take a way, pasti orang akan tetap berkerumun. Warung kopi saja masih banyak yang ramai dan tidak ditertibkan oleh petugas, meskipun itu sistemnya juga take a way. Warga kita masih banyak yang tidak patuh soalnya,” lanjutnya.
Alasan untuk tetap mengakomodir kepentingan pedagang yang berada di PTB menurut Arialdi juga tidak relevan saat sekarang ini.
Pasalnya, dampak penyebaran virus corona ini memang telah membuat ekonomi secara global jatuh pada level terendah.
“Kalau soal pendapatan, semuanya memang sedang susah karena virus ini. Tapi saya rasa kita bias bertahan dululah, agar pandemi ini bisa selesai dan tidak menyebar ke mana-mana dengan cara menahan diri di rumah. Kalau ini semakin meluas, kan kita semua juga yang susah,” jelasnya.
Upaya penanganan pasien Covid-19 saat ini, menurutnya akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan upaya pencegahan yang lebih serius dari pemerintah.
Apalagi dengan adanya kebijakan yang kontra produktif dengan upaya yang dilakukan saat ini.
“Jelas semua upaya penanganan akan sia-sia jika pencegahannya tidak serius dengan membuka peluang-peluang kemungkinan merebaknya virus ini semakin massif. Jadi kami berharap kebijakan ini bisa ditinjua ulang,” jelasnya.
Menanggapi rencana itu, Ketua DPRD Maros, Patari Amir mengaku sempat protes ke bupati.
Ia pun meminta agar pemberlakuan kebijakan itu nantinya bisa betul-betul diawasi dengan ketat oleh Pemkab.
Jika ternyata tidak efektif, maka pihaknya akan meminta ke Pemkab untuk menutup kembali.