DPRD Usul Bubarkan TGUPP, Selle Minta Gajinya Dijadikan Dana Penanggulangan Covid 19

TRIBUN-TIMUR.COM,MAKASSAR - Politisi Partai Demokrat Sulsel, Selle KS Dalle mengaku kecewa dengan orang-orang yang ada di sekeliling Gubernur Sulsel HM Nurdin Abdullah, Selasa (31/3/2020).

Hal itu diutarakan Selle, akibat kondisi pandemi di Sulsel yang dinilai belum ada jalan keluarnya.

Kemana TGUPP, serta Tenaga Ahli yang di SK-kan Gubernur Sulsel yang digaji oleh anggaran daerah?

Menurut dia, orang-orang yang ada disekeliling Gubernur Sulsel ini harusnya berada di garda terdepan dalam penanganan Covid.

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) kata Selle sebaiknya dibubarkan, dan gaji (upah) yang diberikan ke tim ini dialihkan saja ke penanganan Covid 19 (virus Corona).

TGUPP seperti yang dilaporkan Pemprov Sulsel kepada para wakil rakyat di DPRD Sulsel, mengaku bahwa tim ini dibentuk untuk melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan di Sulsel.

Tapi apa kata Selle, hingga kini para tim tim itu belum memperlihatkan inovasinya.

"Sebaiknya Covid ini menjadi perhatian serius Gubernur Sulsel," ujar Selle.

TGUPP diketahui digaji sebesar Rp 16 juta untuk ketua, dan anggota 14 juta perbulan, sedangkan tenaga ahli sekitar Rp 8 juta perbulan.

Jumlah TGUPP dan tenaga ahli sekitar 30 orang, yang masuk dalam penganggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulsel.

Selle pun menegaskan, jika Sulsel tak punya dana penanggulangan covid, program yang sifatnya tidak urgensi kiranya ditunda dulu, hingga kondisi sudah pulih seperti sedia kala.

"Banyak inovasi sebenarnya yang bisa dilakukan, misal potong perjalanan dinas, potong seremonial anggaran yang digelar di hotel. Tapi apa ini masih saja hanya sebatas rapat dan koordinasi semata," katanya.

Ia menambahkan, rancangan perubahan parsial pun sudah disepakati oleh DPRD, untuk penambahan anggaran darurat covid ini melalui usulan tim anggaran Pemprov Sulsel.

Anggaran parsial di usul Rp 500 miliar.

Walau pun begitu, ia berharap pengalihan anggaran ini tidak sekedar menganggarkan, seiring dengan ini juga dibutuhkan ide ide gemilang pemerintah.

"Harus jelas penanganannya dan tepat sasaran," sebut Anggota DPRD Sulsel yang juga tim Badan Anggaran DPRD.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe.

Ia menyatakan, anggaran tersebut sudah disepakati.

Hanya saja, tidak sekaligus turun, tapi dibagi dua tahap. Pertama senilai Rp 250 miliar, lalu sisanya demikian.

"Dua kali turun. Rp 250 miliar itu anggaran selama dua atau tiga bulan ke depan. Kalau kondisinya semakin parah, kita akan tambah Rp 250 miliar lagi. Jadi total Rp 500 miliar disepakati Banggar," tegas Ketua Partai Demokrat Sulsel ini di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Ulla sapaannya mengaku bahwa pekan lalu DPRD berinisiatif meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel, segera membuatkan rancangan perubahan parsial 2020 terkait pencegahan wabah virus corona di Sulsel.

Setidaknya, kata Ulla ada waktu satu pekan ini untuk TAPD koordinasi internal di gugus tugas dan dinas-dinas.

Dan berdasarkan proposal pemprov anggaran yang dibutuhkan saat ini senilai Rp 100 miliar lebih.

Dengan rincian kata Ulla, Dinas Kesehatan Sulsel meminta dana sebesar Rp 62 miliar, sisanya untuk dinas lain. Ulla mengaku jika dana yang diminta pemprov tidaklah cukup.

"Karena anggaran itu seperti menganggarkan keadaan biasa saja, padahal ini bencana luar biasa dan tidak bisa dianggarkan biasa-biasa saja. Kondisi sekarang Anda bisa lihat sendiri, setiap hari makin meresahkan warga," katanya.

"Inilah alasan kami sehingga kita putuskan karena pertimbangan keuangan pemprov saat ini tersisa saldo Rp 520 miliar, sementara pembayaran gaji dan TPP Rp 193 miliar. Jadi kita lakukan bertahap," kata Ulla menambahkan.

Ia mengatakan untuk tahun anggaran 2020, Dewan membuka ruang ke TAPD melakukan perubahan mata anggaran. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)