Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

DPRD Usul Bubarkan TGUPP

DPRD Usul Bubarkan TGUPP, Selle Minta Gajinya Dijadikan Dana Penanggulangan Covid 19

Menurut dia, orang-orang yang ada disekeliling Gubernur Sulsel ini harusnya berada di garda terdepan dalam penanganan Covid.

Penulis: Saldy Irawan | Editor: Syamsul Bahri
TRIBUN TIMUR/SALDY
M Roem dan anggota TGUPP Sulsel lainnya. Gubernur Sulsel, HM Nurdin Abdullah akhirnya meneken Surat Keputusan (SK) Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Sulsel. 

"Harus jelas penanganannya dan tepat sasaran," sebut Anggota DPRD Sulsel yang juga tim Badan Anggaran DPRD.

Hal yang sama dikatakan Wakil Ketua DPRD Sulsel Ni'matullah Erbe.

Ia menyatakan, anggaran tersebut sudah disepakati.

Hanya saja, tidak sekaligus turun, tapi dibagi dua tahap. Pertama senilai Rp 250 miliar, lalu sisanya demikian.

"Dua kali turun. Rp 250 miliar itu anggaran selama dua atau tiga bulan ke depan. Kalau kondisinya semakin parah, kita akan tambah Rp 250 miliar lagi. Jadi total Rp 500 miliar disepakati Banggar," tegas Ketua Partai Demokrat Sulsel ini di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar.

Ulla sapaannya mengaku bahwa pekan lalu DPRD berinisiatif meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulsel, segera membuatkan rancangan perubahan parsial 2020 terkait pencegahan wabah virus corona di Sulsel.

Legislator DPRD Sulsel, Selle KS Dalle
Legislator DPRD Sulsel, Selle KS Dalle (Selle KS Dalle)

Setidaknya, kata Ulla ada waktu satu pekan ini untuk TAPD koordinasi internal di gugus tugas dan dinas-dinas.

Dan berdasarkan proposal pemprov anggaran yang dibutuhkan saat ini senilai Rp 100 miliar lebih.

Dengan rincian kata Ulla, Dinas Kesehatan Sulsel meminta dana sebesar Rp 62 miliar, sisanya untuk dinas lain. Ulla mengaku jika dana yang diminta pemprov tidaklah cukup.

"Karena anggaran itu seperti menganggarkan keadaan biasa saja, padahal ini bencana luar biasa dan tidak bisa dianggarkan biasa-biasa saja. Kondisi sekarang Anda bisa lihat sendiri, setiap hari makin meresahkan warga," katanya.

"Inilah alasan kami sehingga kita putuskan karena pertimbangan keuangan pemprov saat ini tersisa saldo Rp 520 miliar, sementara pembayaran gaji dan TPP Rp 193 miliar. Jadi kita lakukan bertahap," kata Ulla menambahkan.

Ia mengatakan untuk tahun anggaran 2020, Dewan membuka ruang ke TAPD melakukan perubahan mata anggaran. (*)

Laporan wartawan Tribun Timur, Saldy

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved