Sulbar Akan Bentuk Posko Siaga Darurat Covid-19

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU -- Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulbar kembali melakukan rapat terkait penanganan pencegahan virus corona (Covid-19) di Kantor Gubernur Sulbar, Rabu (18/3/2020).

Hasilnya sepakat, pembentukan posko dianggap sebagai langkah efektif menangkal wabah Covid-19, segera didirikan dan siaga selama 15 hari.

Posko tersebut nantinya melibatkan semua elemen instansi di Sulbar, kepolisian, TNI, BPBD, Dinas Kesehatan, dan tenaga media.

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengharapkan Posko tersebut berjalan optimal dalam 15 hari ke depan.

"Semoga bisa berjalan dengan tertib, dan 15 hari ke depan mudah mudahan sudah ada suasana bahwa kita sudah bebas dari kondisi ini," ujar Ali Baal saat memimpin Rapat Kordinasi itu.

Kepala Badan Penanggulangan Becana Daerah (BPBD) Sulbar Darmo Majid menjelaskan Posko siaga Darurat Covid-19 bertujuan untuk pengelolaan data terkait Covid 19, serta terkait wilayah dan besaran paparan wabah Covid-19.

"Posko ini juga akan menjadi acuan pemerintah untuk melaksanakan rencana pencegahan tahan awal. Nantinya akan berfungsi sebagai pelayanan pengaduan, rekapitulasi laporan dan pemanfaatan sebagai mediainformasi dan edukasi kepada maayarakat,"ujarnya.

Adapaun pelayanan didalamnya, mencakup sektor Kesehatan, mobilisasi pasien, pengolaan data untuk mencegah hoaks, Biaya dieprlukan membangun posko itu, Rp175 juta

"Fungsi Utama Kanalisasi informasi, Sikronisasi dan sinergitas seluruh unsur dalam menangani Covid-19," bebernya.

Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim pun mengharapkan dengan terbangunnya Posko itu maka informasi yang didapatkan masyarakat tidak simpang siur.

"Perlu manajemen informasi agar tidak membuat publik kelihatan makin risau," tuturnya.

Rahim mengatakan, salah satu kendala saat ini adalah tidak lengkapnya fasilitas isolasi RSUD Sulbar. Karenanya ia menyarankan agar segera dilakukan pembahasan bersama melakukan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan peralatan di RSUD Sulbar.

Seperti ketersediaan Alat Pelindung Diri (APD), dan pendeteksi tubuh. Soal anggaran DPRD sudah sepakat bakal mendukung melalui izin prinsip.

"Kami sepakat memberikan izin prinsip," ungkapnya.

Kepala Kejaksaan Tinggi Sulbar Darmawel Aswar mengapresiasi langkah yang dilakukan Pemprov Sulbar. Hanya saja, satu kendala yang semestinya cepat ditanggapi adalah suntik vaksin, fungsinya menjaga daya tahan tubuh.