Jumlah Korban Virus Corona di Indonesia Tertinggi di Dunia, YLKI Desak Pemerintah Lockdown Parsial

Seperti hajatan, pernikahan, juga acara-acara peribadatan yang meminta masyarakat berkumpul di suatu tempat. 

Bersamaan dengan hal tersebut, YLKI mendesak pemerintah melakukan kolaborasi dan sinergisitas dengan perguruan tinggi, sektor swasta dan elemen masyarakat sipil untuk menghalau wabah virus corona.

"Dan sangat mendesak menjadikan kalangan mahasiswa dari rumpun ilmu kesehatan di seluruh Indonesia untuk menjadi relawan dan membackup tenaga kesehatan di pelayanan kesehatan," imbuhnya.

Hal tersebut ditegaskannya sangat penting, bahkan mendesak, mengingat tenaga kesehatan di rumah sakit, termasuk dokter, semakin kewalahan dalam menangani lonjakan pasien Covid-19.

Serta sudah banyak tenaga kesehatan dan dokter yang terinfeksi Covid-19, karena tenaganya dieskploitasi dan makin minimnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan punya kualifikasi terstandar.

Termasuk kelengkapan Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis.

Pemerintah menurutnya harus menjamin kecukupan stok APD di rumah sakit, demi perlindungan pada tenaga kesehatan dan dokter.

"Dalam suasana tanggap darurat ini, managemen rumah sakit swasta harus di bawah kendali pemerintah. Hal ini juga dilakukan di negara lain, khususnya di Italy," jelas Tulus Abadi.

"Dikarenakan kapasitas rumah sakit milik pemerintah sudah tidak mampu lagi menampung luapan jumlah pasien Covid-19, dan lonjakan masyarakat yang ingin tes mandiri," tambahnya.

Pihak rumah sakit pun katanya tidak boleh menolak pasien Covid-19, hanya karena pertimbangan bisnis semata.

Hal itu tersebut menurutnya merupakan bentuk tindakan tidak manusiawi.

Imbauan YLKI selanjutnya adalah mengatur ulang tata niaga bahan pokok, termasuk mengendalikan pembelian bahan kebutuhan pokok secara terukur.

Termasuk juga melarang ekspor masker dan hand sanitizer dan prioritaskan untuk keperluan dalam negeri.

"Penjualan alat-alat kesehatan (alkes) yang berkait langsung atau tidak langsung dengan wabah ini, juga perlu diawasi," jelas Tulus Abadi.

Isolasi Mandiri