Kasus Korupsi PAUD Bone

Alasan Sakit, Istri Wakil Bupati Bone Tak Hadiri Sidang Kasus Korupsi PAUD Bone

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar kembali menyidang tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek Pendidikan Anak Usia Dini.

hasan/tribun-timur.com
Jaksa Penuntut Umum Kejari Bone, Nurdiana 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Makassar kembali menyidang tiga terdakwa dalam kasus dugaan korupsi  proyek Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Senin (16/3/2020).

Tiga terdakwa itu masing masing bernama Sulastri selaku kepala Seksi PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone.

Kemudian Muh Ikhsan selaku staf PAUD Dinas Pendidikan Kabupaten Bone dan Masdar selaku pengawas TK Dinas Pendidikan Kabupaten Bone

Sidang digelar dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Dari tiga saksi rencana dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), hanya satu orang yang hadir.

"Saksi yang hadir Monita Andi Fajarudddin, "kata JPU Kejari Bone, Nurdiana ditemui di Pengadilan Tipikor Makassar.

Sementara dua saksi lainnya yakni istri wakil bupati Bone Sulawesi Selatan, Erniati dan Rosali selaku mantan kepala Dinas Pendidikan Bone berhalangan hadir.

"Untuk dua saksi tidak hadir. Berdasarkan informasi dari kuasa hukumnya mereka sakit," kata Nurdiana.

Sekadar diketahui, dalam sidang dua pekan lalu, seorang saksi mengungkap adanya sejumlah uang disetor di rumah jabatan (Rujab) wakil bupati atas arahan tersangka Erniati.

"Memang ada keterangan Bendahara bahwa membawa uang kegiatan ke rujab. Tapi itu bukan dari anggaran DAK BOP PAUD, melainkan dana DAU. Jadi itu tidak ada hubungan dengan perkara saat ini," kata Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bone, A Kurnia.

Adapun kasus diketahui merupakan limpahan dari kepolisian. Dalam kasus ini ditetapkan empat tersangka. Keempatnya diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,9 miliar berdasarkan hasil audit BPKP.

Penetapan status keempatnya sebagai tersangka, setelah penyidik melakukan gelar perkara.

Dalam kasus ini terdakwa Erniati dianggap tidak melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam juknis Permendikbud Nomor 4 Tahun 2017 dan Permendikbud Nomor 2 Tahun 2018.

Ia juga bertindak selaku ketua Tim Managemen Dak Non Fisik BOP PAUD Kabupaten Bone, yang bertugas untuk memverifikasi data Dapodik sampai dengan verifikasi hasil pelaksanaan pengadaan langsung dan swakelola dana BOP PAUD .

Sebagai tim monitoring, evaluasi dan supervisi, tersangka Erniati disebut telah menerima pembayaran honor sebesar kurang lebih Rp 40 juta pada tahun 2017 dan kurang lebih Rp 40 juta pada tahun 2018.

Kemudian khusus untuk tahun 2017, dirinya juga selaku PPTK pada kegiatan pengadaan alat peraga/praktek dan buku siswa TK dengan metode pengadaan langsung.

Tetapi, pengadaan tersebut pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pepres tentang pengadaan barang dan jasa.(*)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Desi Triana

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved