Pilwali Makassar

Bawaslu Nilai Pilwali Makassar Rawan, Polda Sulsel: Kita Operasi Mantap Praja

Peran Polri dalam mengamankan Pilkada mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang tugas pokok Polri.

Bawaslu Nilai Pilwali Makassar Rawan, Polda Sulsel: Kita Operasi Mantap Praja
abdul asiz
Komisioner KPU Sulsel Fatmawati Rahim (dua kanan) dalam diskusi bertema menguji independensi PPK hasil rekrutmen KPU dalam Pilkada serentak 2020, di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Sulsel pada Kamis (27/2/2020). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kanit II Subdit Politik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) Komisaris Polisi (Kompol) Sismoyo menyatakan peran Polri dalam mengamankan Pilkada mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tentang tugas pokok Polri.

Oleh karena itu kata Sismoyo, dalam rangka mendukung terselenggaranya tahapan Pilkada serentak 2020 yang aman, damai, dan kondusif, maka Polri melaksanakan tindakan kepolisian dalam bentuk operasi mantap praja.

"Polri akan terlibat aktif dalam setiap tahapan Pilkada sesuai dengan strategi kepolisian dalam bentuk tindakan preventif, preemtif, dan represif," kata Sismoyo dalam diskusi bertema menguji independensi PPK hasil rekrutmen KPUD dalam Pilkada Serentak 2020 di Warkop Cappo, Jl Sultan Alauddin, Makassar, Kamis (27/2/2020).

Sismoyo menambahkan, Polri dalam melaksanakan tugas pengamanan Pilkada serentak 2020, mengharapkan partisipasi dan dukungan masyarakat agar tahapan Pilkada berjalan aman dan lancar.

"Ini agar menghasilkan pemimpin yang baik dan berkualitas sehingga berdampak pada terselenggaranya tujuan pembangunan nasional," jelasnya.

Diketahui, Pilkada di Sulsel digelar serentak di 12 kabupaten/kota pada 23 September 2020. Dari 12 daerah, Pilwali Makassar masuk kategori zona merah atau rawan konflik.

Bahkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pusat, Pilkada Makassar berada diposisi ketiga daerah rawan konflik dengan skor 74,94 persen.

Sementara diposisi pertama adalah Pilkada Manokwari dengan tingkat kerawanan sebesar 80,89 persen. Sedangkan diurutan dua Pilkada Mamuju dengan tingkat rawan 78,01 persen.

Selain tiga daerah di atas, 12 daerah lainnya di Indonesia yang menggelar pesta demokrasi juga masuk zona merah. Masing-masing berurutan, Lombok Tengah, Kotawaringin Tengah, Mamuju Tengah, Sungai Penuh, Minahasa Utara, Pasangkayu, Tomohon, Serang, Kendal, dan Sambas.

Terkait hal tersebut, Kordinator Divisi Pengawasan dan Hubal Bawaslu Sulawesi Selatan Saiful Jihad menyatakan, indeks kerawanan pemilihan (IKP) ini dimaksudkan sebagai upaya deteksi dini, kemungkinan munculnya kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada serentak.

Halaman
12
Penulis: Abdul Azis
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved