Pilkada serentak 2020

Bawaslu Kabupaten Tak Berpilkada Diminta Tetap Jalankan Fungsi Pengawasan

Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Sulawesi Barat telah memasuki tahapan penyelenggaraan.

Bawaslu Kabupaten Tak Berpilkada Diminta Tetap Jalankan Fungsi Pengawasan
Humas Bawaslu Sulbar
Rapat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dengan seluruh tenaga pengawasan. (Humas Bawaslu Sulbar) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Kontekstasi Politik Lokal atau Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 di Sulawesi Barat telah memasuki tahapan penyelenggaraan.

Terdapat empat kabupaten yang menyelenggarakan Pilkada 2020 yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Majene dan Kabupaten Pasangkayu.

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah tersebut, Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pengawasan pemilihan umum melaksanakan tugas dan fungsinya dalam hal pengawasan, penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa.

Saat ini Bawaslu melakukan pengawasan setiap tahapan penyelenggaran Pilkada. Saat ini telah memasuki tahapan pendataan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).

Juga mempersiapkan dan membekali kelembagaan dengan beberapa kegiatan. Diantaranya melakukan koordinasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas pengawasan Pilkada 2020.

Untuk memaksimalkan tugas pengawasan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, telah mengeluarkan instruksi kepada Bawaslu kabupaten yang tidak menyelenggarakan Pilkada, yakni Polman dan Mamasa untuk tetap melaksanakan fungsi pengawasan yang melekat secara kelembagaan.

Instruksi atau himbauan itu antara lain, melakukan pengawasan dan koordinasi kelembagaan terkait pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU.

"Kemudian melakukan sosialisasi pengawasan partisipatif khususnya kepada kelompok milenial, melakukan kajian-kajian atau analisis hukum terkait pemilu dan pemilihan kepala daerah dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas pengawasan pemilihan umum serta kegiatan lainnya yang berkaitan dengan fungsi-fungsi kelembagaan pengawasan pemilihan umum,"jelas Komisioner Bawaslu Sulbar, Kordiv Hukum, Humas dan Hubal, Futrinela, kepada Tribun.

Dengan instruksi tersebut diharapkan kabupaten yang tak berpilkda memberikan pemahaman bahwa Bawaslu kabupaten sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat permanen tetap melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya.

"Substansi dari instruksi atau arahan tersebut memberikan penguatan dan peningkatan kapasitas terhadap kelembagaan pengawasan pemilihan umum dan pengawasan pemilihan kepala daerah, untuk kinerja penyelenggaraan pengawasan kedepannya,"tuturnya. (tribun-timur.com)

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved