Mahathir Mohamad Resmi Mundur dari Jabatan Perdana Menteri Malaysia, Pernah Akui Sifat Diktator

2. Pencabutan pajak GST

Goods and Services Tax (GST) adalah pajak pertambahan nilai yang dibebankan ke hampir sebuah komoditi hasil produksi di Malaysia.

Pajak ini diberlakukan sejak 1 April 2015 dengan besaran 6 persen.

Pemerintahan PM Najib Razak beralasan pajak ini diberlakukan untuk menghindari krisis finansial terkait anjloknya harga minyak dunia.

Namun, kelompok oposisi saat itu menentang penerapan pajak GST sebesar 6 persen karena dianggap terlalu tinggi.

Selain ini, penerapan pajak ini, pendapatan masyarakat miskin Malaysia akan terdampak dan mereka akan semakin berhati-hati dalam membelanjakan uang.

Pajak GST ini oleh sebagian kalangan dituding sebagai biang menurunnya standar hidup masyarakat Malaysia.

3. Mengevaluasi investasi China

Di masa kampanye Mahathir mengatakan, jika memenangkan pemilu dia akan mengevaluasi investasi China di Malaysia untuk memastikan besarannya tetap proporsional.

Mahathir menilai, investasi China di Malaysia tidak memberikan dampak positif bagi negeri itu baik dari sisi penyerapan tenaga kerja atau alih teknologi.

Komentar ini merefleksikan keprihatinan Mahathir atas meluasnya investasi China di berbagai negara Asia hingga ke Australia.

Namun, masalah yang harus dihadapi Mahathir adalah nilai investasi China di Malaysia tidak kecil.

Negeri Tirai Bambu ini tahun lalu menjadi investor terbesar di Malaysia dengan kontribusi 7 persen dari seluruh total investasi asing atau sekitar 54.7 miliar ringgit atau sekitar Rp 194 triliun.

4. Lengser dalam dua tahun

Mahathir pernah mengatakan, jika dia memenangkan pemilu dia hanya akan menduduki jabatan perdana menteri selama dua tahun dan menyerahkannya kepada Anwar Ibrahim Hubungan Mahathir dan Anwar Ibrahim ini amat unik.