Raker dengan DPR RI, Mentan Syahrul Optimis Tingkatkan Produksi, Ekspor dan Stabilisasi Harga Pangan

"Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo agar dapat mencermati soal transparansi data, sehingga data tersebut mencerminkan produksi komoditas pertanian yang realistis. Saya tegaskan, untuk tidak mengulangi lagi kesalahan yang pernah dilakukan pada masa periode lalu," tegasnya.

"Komisi IV pun meminta agar alokasi anggaran 2020 dialihkan pada program yang memberi manfaat langsung pada petani, seperti pembangunan infrastruktur pertanian, serta diversifikasi pangan," pinta politisi PDIP tersebut.

Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo sependapat dengan langkah Mentan Syahrul dalam menindak tegas tindakan alih fungsi lahan pertanian. Sebab swasembda pangan tidak akan tercapai secara maksimal jika ada pembiaran pelaku alih fungsi lahan pertanian.

"Pemerintah dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan bahwa luas lahan sawah setiap tahun berkurang. Sehingga kemudian digulirkan program pencetakan sawah baru yang kita ketahui bersama ada permasalahan juga," katanya.

Ia menilai terjadinya alih fungsi lahan karena adanya unsur pembiaran yang dilakukan pemerintah daerah. Padahal lahan pertanian dilindungi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

"Pemerintah daerah bersifat pragmatis, lebih tertarik untuk membangun perumahan, hotel, restoran dan tempat-tempat hiburan. Pertanian dianggap tidak profitable atau tidak cukup mampu mendongkrak PAD. Kalau ini dibiarkan maka cepat atau lambat lahan pertanian akan habis," ungkapnya.

Lebih lanjut, politisi senior Partai Golkar ini memberikan acungan jempol terhadap gebrakan Mentan Syahrul dalam membangun digitalisasi pertanian untuk transpransi dan akurasi data melalui pembangunan Agriculture War Room (AWR). Menurutnya, AWR sebagai pusat data dan kendali pertanian masa depan, sehingga bisa menjawab berbagai tantangan dan persoalan yang ada di lapangan.

"Saya kira keberadaan AWR sangat bagus sekali dalam memahami persoalan pertanian ke depan, terutama untuk menampung berbagai aspirasi petani melalui teknologi yang ada. Aspirasi yang ada kemudian bisa dijadikan bahan diskusi sebelum pengambilan kebijakan," terang Firman.

Oleh karena itu, Firman menegaskan pada dasarnya DPR mendukung penyatuan data yang dilakukan Kementan. Namun demikian, penyatuan itu harus dilakukan secara konsisten dengan tidak membuat data fiktif atau data yang digunakan untuk kepentingan tertentu.

"Kalau kita bicara pertanian dan produk pertanian, terutama ekspor dan impor tentu harus menggunakan data yang real dan tidak menggunakan yang amburadul. Tentu kalau arahnya ke sana dan data yang ada itu bisa dipertanggungjawabkan kami (DPR, red) akan dukung sepenuhnya," tegasnya.