Mahasiswa Tutar Demo

Abdul Rahim: Aksi Mahasiswa Tutar Wujud Kegelisahan Puluhan Tahun

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengapresiasi langkah mahasiswa Tutar yang melakukan unjuk rasa menagih janji perbaikan infrastruktur jalan.

Abdul Rahim: Aksi Mahasiswa Tutar Wujud Kegelisahan Puluhan Tahun
TRIBUN TIMUR/NURHADI
Wakil Ketua DPRD Sulbar Abdul Rahim bersama Ketua DPRD Sulbar Hj Suraidah Suhardi dan Sekprov Dr Muhammad Idris audiance dengan mahasiswa Tutar yang menuntut perbaikan jalan.(nurhadi/tribun) 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Rahim, mengapresiasi langkah mahasiswa Tutar yang melakukan unjuk rasa menagih janji perbaikan infrastruktur jalan.

Menurut Rahim, itu adalah bentuk akumulasi kemarahan masyarakat Tutar yang sudah puluhan tahun tidak meresakan pembangunan.

"Ini kelanjutan aksi yang sebelumnya mereka lakukan di Polman. Saya melihat aksi ini adalah buah dari seluruh kegelisan, kemarahan masyarakat Tutar yang selama berpuluh tahun tidak dirasakan pembangunan jalan,"kata Rahim.

Rahim menuturkan, Tutar adalah daerah yang kaya sumber daya alam, menjadi penyuplai komoditi kakao terbesar di Sulbar, tetapi tidak pernah mendapatkan perhatian yang semestinya, yang proforsional dan berkeadilan dari Pemda baik kabupaten maupun provinsi.

Karena itu, lanjut Rahim, tuntutan mahasiswa Tutar sebagai refresentasi dari masyarakat penting menjadi intemplasi bagi pengambil kebijakan untuk serius mengelolah pemerintahan. Agar hal-hal mendasar yang menjadi penghambat laju ekonomi dapat dibenahi segera.

Rahim menjelaskan, apa yang mereka dapatkan di Polman saat aksi, bupati katakan tidak bisa sentuh jalan Poros Tutar karena statusnya jalan strategis provinsi, itu adalah kesalah pahaman.

"Saya berikan klarifikasi, jalan strategi provinsi itu bukan berarti kewenangan kabupaten tidak ada. Keberadaan provinsi itu sebenarnya hanya suplemen, kewenangan besar tetap berada di Polman,"jelasnha.

Strategis provinsi, kata Rahim, itu tidak bermaksud mengambil alih, tapi provinsi melihat akses ekonomi perlu didorong sehingga eksistensi pemerintah provinsi menjadi penting, tapi tetap masih domain kabupaten.

"Bupati tidak perlu khawatir akan jadi temuan, BPK juga obyektif, bijak dalam melihat persoalan,"tutur Rahim.

Rahim menegaskan, hasil audiance sudah sepakat untuk mengalokasikan anggaran yang proforsional karena fiskal provinsi belum cukup untuk membiayai seluruh kebutuhan infrastruktur di enam kabupaten.

Halaman
12
Penulis: Nurhadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved