Tribun Bulukumba
Jika Tak Bisa Perbaiki Kualitas Pelayanan, DPRD Bulukumba Minta Direktur PDAM Mundur
Kisruh air bersih di sejumlah desa di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah masuk pembahasan dewan.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Suryana Anas
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Kisruh air bersih di sejumlah desa di Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, telah masuk pembahasan dewan.
Komisi B DRPD Bulukumba telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP), Jumat (7/2/2020), untuk membahas kisruh ini. Rapat itu berlangsung hingga menjelang petang.
Hadir langsung dalam rapat tersebut, Direktur PDAM Bulukumba Muhammad Nur, serta beberapa masyarakat Kecamatan Bontobahari.
Ketua Komisi B DRPD Bulukumba, Fahidin HDK, Sabtu (8/2/2020) mengatakan, RDP yang dilaksanakan oleh pihaknya menghasilkan beberapa keputusan.
Salah satunya, jika PDAM tidak memberi perubahan drastis selama sebulan kedepan, maka direktur PDAM diminta mundur dari jabatannya.
"Kemudian masalah yang terjadi di Bontobahari, adalah masalah pompa air yang rusak. Dan RDP sudah menemukan dua solusi," kata Fahidin.
Pertama, jika jenis mesin yang digunakan sama dengan mesin pribadi milik ketua DPRD Bulukumba H Rijal, maka akan dipinjamkan sementara.
Peminjam tersebut, sampai proses tender mesin di dinas terkait yang menggunakan dana DID selesai.
"Kedua, mesin pompa PDAM itu memang pantas rusak, karena tidak pernah berhenti bekerja. Seharusnya ada cadangan mesin, setiap enam jam berhenti dan diganti mesin lain. Agar mesin pompa kita tidak bekerja 24 jam," jelas Fahidin.
Olehnya itu, masalah paling mendasar adalah soal leadership atau kepemimpinan, manajemen dan sumber daya manusia (SDM) belum bagus.
Sehingga memang perlu ada perhatian khusus dari pemerintah daerah (Pemda) Bulukumba, karena kerangka dan jaringan pipa juga diduduga kuat banyak yang telah berkarat dan rusak.
Masalah lain, lanjut Ketua PKB Bulukumba itu, meteran yang ada di rumah-rumah masyarakat hampir semuanya rusak.
"Bagaimana bisa air masuk ke bejana masyarakat jika rusak. Ini sudah kita sampaikan, komisi B menentukan untuk segera mengambil solusi," tegasnya.
Dan solusi yang paling tepat adalah pengadaan mesin secepatnya, dan kedua memperbaiki manajemen administrasi dan keuangan.
Kedepan Fahidin juga mengaku bakal mengusulkan perbaikan kesejahteraan para pegawai PDAM.
Karena disinyalir, kinerja mereka menurun karena upah dan gaji mereka hanya Rp150 ribu perbulan, dan itu sudah berlangsung selama bertahun-tahun.
"Kita mau gaji sesuai UMR secara bertahap, dengan ketentuan ada peningkatan kinerja di PDAM. Semoga saja, ini menjadi solusi. Harapan kita, air sudah masuk bejana rumah rakyat, bukan hanya Bontobahari, tapi seluruh," pungkasnya.
Sementara Direktur PDAM Muhammad Nur, mengaku bahwa memang perlu dilakukan pembenahan di internal PDAM.
Salah satunya adalah sumber daya manusia yang ada.
Ia juga mengaku bahwa PDAM Bulukumba saat ini butuh orang-orang yang lebih visioner.
"Hambatan kami di PDAM itu karena sumber daya manusianya (SDM). Pegawai saat ini hanya rata-rata tingkat pendidikanya standar dan berdasar dengan pengalaman," ungkapnya.
Olehnya itu, ia mengaku sangat membutuhkan pegawai teknis yang memapu menguasai satu bidang tertentu.
"Misalnya pegawai yang menguasai IT, mesin agar kerja PDAM itu terarah," jelasnya. (TribunBulukumba.com)
Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki
Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur
Follow akun instagram Tribun Timur:
Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:
(*)