Penggugat Tak Izinkan ada Aktivitas di SMPN 22 Bulukumba, Kecuali?

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Penggugat lahan SMPN 22 Bulukumba, di Desa Bontobiraeng, Kecamatan Kajang, Hj Asiah, mengaku sudah tak ingin memberikan izin lagi untuk menggunakan lahan sekolah.

Ia mengaku, penutupan sekolah untuk kali keempat ini, sudah cukup memberikan kesempatan bagi Pemda.

Pasalnya, seluruh proses sudah dilakukan oleh pihaknya, untuk membuktikan lahan tersebut memang bukan milik pemda.

"Saya buta hukum. Ini tanah bukan tanah hibah. Buktinya juga ada hitam di atas putih. Tidak mungkin majelis hakim mau menangkan saya kalau bukti saya tidak ada," kata Hj Asiah.

Awalnya, kata Hj Asiah, uang ganti rugi untuk lahan sekolah tersebut hanya sebesar Rp450 juta.

Namun, tidak ada etikad baik dari Pemda Bulukumba untuk membayar ganti rugi tersebut hingga saat ini.

Bahkan laporan Hj Asiah ke polisi saat itu, atas restu Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali, pada periode pertamanya.

"Saya minta ganti rugi, pak bupati bilang di sidang mi dulu. Nanti kalau menang, baru kami ganti rugi. Kami tidak akan banding," kata Hj Asiah menirukan kata Sukri Sappewali saat itu.

Namun, setelah pihaknya memenangkan perkara itu, Pemda Bulukumba malah melanjutkan hingga tingkat kasasi.

Walhasil, Hj Asiah kembali memenangkan perkara untuk kali kedua.

Dan bukan Rp450 juta lagi yang harus dibayarkan pemda saat ini, tapi pemda diminta untuk melakukan ganti rugi hingga Rp3,8 miliar.

"Jadi ini sudah penutupan (sekolah) yang terakhir. Kalau pemda tidak bayar, saya tidak akan izinkan. Jadi kalau hari ini dibayar, hari ini juga saya buka," tegasnya.

Sementara AM Sukri Sappewali yang dimintai tanggapannya, belum memberikan respon hingga berita ini dikirim. (TribunBulukumba.com)

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi, IG: @arisandifirki

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)