Breaking News:

Musda Golkar Sulbar

DPD Golkar Sulbar Segera Gelar Musda

Hal ini setelah ada petunjuk dari DPP Golkar agar seluruh DPD tingkat provinsi, segera menggelar Musda paling lambat tanggal 5 Maret 2020.

Nurhadi
Sekertaris DPD Golkar Sulbar H Hamzah Hapati Hasan 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAMUJU - DPD Partai Golkar Sulbar, segera mempersiapkan pelaksanaan Musda pada bulan Februari 2020.

Hal ini setelah ada petunjuk dari DPP Golkar agar seluruh DPD tingkat provinsi, segera menggelar Musda paling lambat tanggal 5 Maret 2020.

Sekretaris Golkar Sulbar Hamzah Hapati Hasan mengemukakan, pertengahan Februari ini DPD Golkar Sulbar akan menggelar rapat pleno, diperluas dalam rangka penetapan calon kepala daerah, sekaligus rapat awal persiapan Musda.

"Kita sudah dapat perintah dari DPP (Golkar) untuk segera menggelar Musda selambat-lambatnya tiga bulan setelah munas yaitu bulan Maret (2020)," ujar Hamzah Hapati.

Ia juga sudah menghadap ke Sekjen Golkar dan diberikan arahan terkait pelakasaan Musda.

"Kita akan segera menggelar Musda. Apalagi Ketua DPD Golkar Sulbar sudah lama dijabat oleh Plt. Makanya, harus segera ada ketua definitif," jelas politisi yang akrab disapa H4, Selasa (4/2/2020).

Pada pertengahan Februari akan segera dibentuk panitia pelaksana Musda, yang terdiri dari panitia SC dan panitia OC.

Panitia ini yang bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan musda yang meliputi tempat, waktu, dan hal-hal teknis lainnya.

"Tempatnya kemungkinan besar di Mamuju. Tapi, ada juga usulan di tempat lain seperti di Pasangkayu. Nantilah, saat rapat kita bicarakan dimana tempat yang paling cocok dan juga meminta persetujuan DPP karena harus ada dari DPP yang hadir di Musda,"ungkap mantan Ketua DPRD Sulbar itu.

Dikatakan kriteria calon ketua Golkar Sulbar, tentu saja harus mengacu pada regulasi yang mengatur internal Golkar yakni AD/ART, dan pedoman organisasi, serta aturan-aturan lainnya yang telah ditetapkan.

"Syarat-syarat dan ketentuan calon ketua harus mengacu pada aturan Partai Golkar dan tidak boleh dilanggar. Aturankan sifatnya mengikat. Ini jelas dalam AD/ART dan PO. Saya rasa kader dan pengurus Golkar sangat paham tentang hal ini,"tuturnya.(tribun-timur.com).

Langganan berita pilihan tribun-timur.com di WhatsApp
Klik > http://bit.ly/whatsapptribuntimur

Follow akun instagram Tribun Timur:

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)

Penulis: Nurhadi
Editor: Sudirman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved