Kabar Buruk untuk Jokowi - Maruf Amin, Sunda Empire Ultimatum Indonesia, Ancamannya Tak Main-main

TRIBUN-TIMUR.COM - Kabar buruk untuk Jokowi - Maruf Amin, Sunda Empire ultimatum Indonesia, ancamannya tak main-main.

Kerajaan Sunda Empire mengeluarkan ancaman serius.

Ancaman itu dikeluarkan terhadap negara-negara yang tak mau daftar ulang.

Seperti apa ancaman tersebut?

Tak cuma di Jawa Barat, Sunda Empire rupanya telah menyebar hingga ke Aceh.

Keberadaan Sunda Empire yang sebelumnya menyebar di wilayah Jawa Barat, kini juga sampai di Lhokseumawe, Aceh.

Di Aceh, Sunda Empire disebut-sebut sebagai Kekaisaran Matahari yang memiliki kekuasaan seluas Bumi.

Bahkan ada jabatan Gubernur Jenderal Teritori Pasifik yang dipegang oleh Renny Khairani.

Kabar tersebut mulanya diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial.

Dalam video tersebut memperlihatkan sejumlah anggota Sunda Empire tengah melakukan kegiatan di sebuah ruangan.

Dikutip dari tayangan melalui channel YouTube tvOneNews yang dipublikasikan (24/1/2020), dalam kegiatan tersebut hadir Renny Khairani.

Renny Khairani menyampaikan bahwa seluruh negara di dunia harus segera mendaftar ulang ke Sunda Empire.

Tak segan-segan Renny mengatakan akan menutup seluruh akses bantuan apabila ada negara yang kedapatan tidak melakukan registrasi ulang, termasuk Indonesia.

Bahkan kelompok Sunda Empire ini memberikan ultimatum pada negara di dunia, akan memberi sanksi berupa sanksi ekonomi jika negara tersebut tidak melakukan daftar ulang.

"Pemberhentian ranah internasional, jadi seluruh bantuan yang datang dari Swiss atau (negara lain) itu semua akan ditutup. Ya akan ditutup, termasuk Indonesia," ujar Renny Khairani saat diwawancarai.

Tak cuma Indonesia, Renny Khairani mengatakan akan menutup akses negara di seluruh dunia jika negara-negara tersebut tidak bergegas untuk mendaftarkan ulang negaranya.

"Indonesia juga, seluruh dunia," ujar Renny.

Lebih lanjut Renny mengungkapkan, meski kini masa pemerintahan Presiden Jokowi belum berakhir, namun jika sampai batas waktu yang ditentukan Indonesia tidak kunjung melakukan registrasi ulang maka mau tidak mau masa pemerintahannya akan berakhir.

"Walau pun sekarang masa pemerintahan Jokowi belum habis, pada saat bulan Agustus 2020 itu suka atau tidak suka pemerintahan akan habis," kata Renny Khairani.

Renny Khairani kembali menegaskan, negara-negara di dunia wajib melakukan daftar ulang dan membuat laporan pertanggungjawaban, serta membayar pajak-pajaknya.

"Mereka wajib mendaftar ulang kembali dan melaporkan pertanggungjawabannya, dan membayar pajak-pajaknya juga," kata Renny Khairani.

Menanggapi hal itu, pihak kepolisian Lhokseumawe telah mendalami keberadaan kelompok tersebut.

Polisi mengatakan telah mengetahui keberadaan Sunda Empire di wilayah Aceh dan telah mengantongi nama-nama para anggotanya.

 "Nah, ini akan kita tindaklanjuti, kita akan telusuri," ujar Wakapolres Lhokseumawe, Kompol Ahzan.

Berdasarkan informasi dari masyarakat, Ahzan mengatakan anggota Sunda Empire di Aceh sudah mencapai puluhan orang.

"Informasi dari masyarakat, acara mereka ada puluhan orang," kata Ahzan.

Meski begitu, Ahzan menyebutkan pihaknya masih terus mendalami keberadaan kelompok tersebut.

"Tapi kita belum tahu, anggota yang sudah mereka rekrut, tapi yang jelas menurut informasi yang kita terima ada puluhan orang yang hadir di acara tersebut," ucapnya.

Fenomena Kerajaan Fiktif, antara Motif Uang dan Masyarakat yang Tak Rasional

Fenomena kerajaan fiktif terus bermunculan.

Setelah Keraton Agung Sejagat di Purworejo, beberapa waktu lalu sempat muncul kerajaan lain, yakni Sunda Empire di Bandung.

Belakangan, media sosial Youtube kembali diramaikan dengan keberadaan Negara Rakyat Nusantara yang mengusulkan agar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibubarkan.

Meski video tersebut telah diunggah pada 2015 lalu, namun keberadaannya mulai viral baru-baru ini seiring dengan mencuatnya fenomena kerajaan fiktif.

Pengamat sosial dari Universitas Indonesia Devie Rahmawati menilai, ada 2 hal yang harus dilihat di balik maraknya fenomena ini, yaitu motif dan tren meningkatnya ketidakpercayaan publik.

Menurut dia, kemunculan Keraton Agung Sejagat memiliki motif yang berbeda dibandingkan dengan tiga kerajaan fiktif lainnya.

Kerajaan Agung Sejagat memiliki motif ekonomi sama seperti investasi bodong Memiles guna menggalang dana ilegal dari masyarakat.

“Ini yang berbahaya. Apalagi bila ini pidana, (ada unsur) kebohongan, ini tentu berbahaya. Ini sama saja dengan kasus Memiles yang memang kriminal,” kata Devie kepada Kompas.com, Jumat (24/1/2020).

Sedangkan, 3 kerajaan fiktif lainnya diduga muncul akibat menguatnya tren ketidakpercayaan publik terhadap sejumlah pihak, mulai dari pemerintah, media hingga atasan mereka di kantor.

Masyarakat cenderung percaya dengan hal-hal yang berbau konspiratif, spekulatif dan mistis untuk menjawab segala rasa penasaran mereka secara singkat.

Tren seperti ini, sebut dia, tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi hampir di seluruh dunia.

Termasuk negara barat yang memiliki pola pikir serta kemampuan finansial yang lebih baik dibandingkan masyarakat Indonesia.

“Penelitian Cambridge di 9 negara selama 6 tahun menunjukkan ternyata masyarakat barat sendiri, masyarakatnya juga semakin percaya dengan hal-hal yang sifatnya konspiratif, tidak rasional. Artinya, kita tidak bisa bilang bahwa masyarakat kita adalah bangsa atau masyarakat yang terbelakang,” kata dia.

“Ini tidak ada hubungannya dengan latar belakang pendidikan, ekonomi, suku, agama dan ras. Tapi ini lebih terkait pada kondisi, satu, sosial politik masyarakat, dua, kemanusiaan masyarakat itu sendiri,” imbuh Devie.

Sebagai contoh, ketika kontestasi politik berlangsung pada 2017 lalu, munculnya dua kutub kekuatan menguatkan polarisasi di masyarakat.

Hal itu tidak terlepas dari derasnya arus informasi yang juga mengalir ke media sosial, sehingga mengakibatkan masyarakat menjadi kian bingung dalam memilah informasi.

Persoalan timbul ketika tidak sedikit masyarakat Indonesia yang cenderung malas untuk bertanya dan mencari tahu kebenaran atas sebuah informasi.

Sementara, rasa tidak percaya terhadap tiga pihak sebelumnya, membuat mereka akhirnya ‘melarikan diri’ ke orang-orang terdekat seperti teman dan keluarga yang tidak memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam menyaring informasi.

“Di sini kemudian potensi masuknya informasi yang tidak kredibel itu masuk. Kenapa? Kalau sudah teman yang bicara, keluarga yang bicara, kita tentu tidak akan lagi mempertanyakan. Karena artinya itu akan mengganggu hubungan sosial kita,” ucap Devie.

“Ketika ibu kita mengatakan, lho masa sih ibu kita akan membohongi kita? Jadi itu membuat informasi-informasi yang spekulatif, konspiratif, itu menjadi mudah untuk meresap masuk pikiran masyarakat,” imbuh dia.

Di Indonesia, ia menambahkan, juga ada kecenderungan bahwa orang yang sering bertanya kerap dianggap bodoh atau justru sombong karena dianggap tahu segalanya.

“Itu secara kultural berbahaya. Masyarakat barat yang kritis saja tidak terbebas dari virus berita bohong, hoaks dan segala macam. Apalagi masyarakat yang secara budaya itu takut bertanya. Ini yang perlu dikikis bersama-sama untuk menjadi benteng berita spekulatif, konspiratif, maupun yang fiktif,” ujarnya.(*)