Bakal Calon Bupati Maros, Bawaslu Usut 3 ASN yang Diduga Melanggar

a. PNS dilarang melakukan pendekatan terhadap Partai Politk terkait rencana pengusulan dirinya ataupun orang lain sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

b. PNS dilarang memasang sepanduk/baliho yang mempromosikan dirinya atau orang lain sebagai bakal calon kepala dearah/wakil kepala daerah.

c. PNS dilarang mendeklarasikan dirinya sebagai bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah.

d. PNS dilarang menghadiri deklarasi bakal calon/bakal pasangan calon kepala dearah/wakil kepala daerah dengan atau tanpa menggunakan atribut baka pasangan calon/atribut partai politik.

e. PNS dilarang mengunggah, menanggapi (seperti like, komentar, dan sejenisnya) atau menyebarluaskan gambar/foto bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, visi misi bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah, maupun keterkaitan lain dengan bakal calon/bakal pasangan calon kepala daerah melalui media online maupun media sosial.

f. PNS dilarang melakukan foto bersama dengan bakal calon kepala daerah/wakil kepala daerah dengan mengikuti symbol tangan/gerakan yang digunakan sebagai bentuk keberpihakan.

g. PNS dilarang menjadi pembicara/narasumber pada kegiatan pertemuan partai politik. (*)

Silakan Subscribe Youtube Tribun Timur:

(*)